Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin bersama para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertolak ke Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah mendampingi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Pj. Gub. Sulbar) Bahtiar Baharuddin dalam rangakian Kunjungan Kerja (kunker) ke seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
Selasa 28 Mei 2024 adalah giliran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah yang disambangi oleh Pj. Gub Sulbar beserta rombongan.
Salah satu agenda pada kunker tersebut adalah mengajak masyarakat untuk mendukung Gerakan Tanam Sukun, ada 200 bantuan bibit sukun yang disalurkan untuk Pasangkayu dan Mamuju Tengah pada kunker tersebut.
Ditemui disela penanaman sukun bersama para kepala perangkat daerah Kadis Perkim menyampaikan akan selalu memberikan dukungan terhadap program Pj. Gubernur Sulawesi Barat dalam mendorong dan menjadikan sukun sebagai komoditi terbaik di Indonesia.
“hari ini kita kembali menanam sukun setelah pekan lalu kita sudah menanam di area perkantoran gubernur sulbar, tadi di Pasangkayu dan sekarang kita sudah sampai di Mamuju Tengah, ini merupakan program luarbiasa dari beliau menemukan inovasi terbaru yakni dalam hal menanam sukun karena kita tahu pengembangan komoditi sukun ini belum ditemukan didaerah bahkan negara lain, sukun itu adalah tanaman endemik yang hanya ada di Sulawesi saja” kata Syahar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mengembangkan pembibitan, penanaman sampai pada pemasaran nantinya.
“jika kita konsisten mengembangkan komoditi ini, saya yakin Sulbar akan menjadi penghasil sukun terbaik di Indonesia bahkan dunia” pungkas Syahar
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi Sekertaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Amrin mengikuti kegiatan Orientasi Lapangan Pertanian Terintegrasi di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan agenda Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin yang mengajak Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala Perangkat Daerah untuk melihat langsung Sentra Pembibitan Pisang Cavendish di Kampung Batu Kecamatan Mare Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) pada Sabtu 25 Mei 2024.
Ditemui di penangkaran bibit pisang cavendish Kadis Perkim mangatakan dirinya sangat senang diberikan kesempatan untuk melihat langsung pembibitan pisang yang saat ini paling laris dan mahal.
“hari ini kami sangat bersyukur Penjabat Gubernur kita yang baru bapak Bahtiar Baharuddin mengajak kami untuk melihat proses pembibitan pisang cavendish di kota kelahiran beliau, ini adalah ilmu yang berharga dan sesuai arahan pak Pj. Gub komoditi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di Sulawesi Barat apalagi Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah penghasil pisang di Indonesia” ucap Syahar
Selain ke Sentra Pembibitan Pisang Cavendish rombongan juga melihat langsung pembibitan Nanas Madu, khusus lahan perkebunan pisang Cavendish di Kabupaten Bone terdapat sekitar 200 hektar yang perkembangannya telah berbuah sejak April 2024.
“di Sulbar itu pisang banyak tetapi untuk jenis cavendish ini belum pernah ada yang menanam, jadi kita wajib mencoba dan mendorong masyarkat dalam membudidayakan pisang ini, apalagi jika dilihat letak sulbar yang sangat strategis dalam hal memasarkan pisang kedepannya, bisa dipasarkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa ke Sulawesi Selatan dan tentunya kita berharap bisa diekspor ke Mancanegara” tutup Syahar.
Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin (Kadis Perkim Prov. Sulbar) menghadiri Penanaman Pohon Sukun bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Pj. Gub Sulbar) Bahtiar Baharuddin di Area Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat dan di Area Lanal Mamuju pada Senin 20 Mei 2024.
Penanaman Pohon Sukun tersebut merupakan salah satu kegiatan Pj. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Sinergi Menanam Sukun untuk Kehidupan dan Perlindungan, beliau mencanangkan penanaman pohon sukun tepat dihari kebangkitan nasional dan merupakan giat pertama beliau di Sulawesi Barat, tak ayal bibit pohon sukun tersebut langsung beliau bawah dari Sulawesi Selatan tempat beliau menjabat sebelum menginjakkan kaki di Sulawesi Barat.
Ditemui di area penanaman Sukun Kadis Perkim menyampaikan apresiasi sepenuhnya program PJ. Gubernur tersebut.
“saya pribadi sangat mengapresiasi program pak gub ini, apalagi setelah mendengar penjelasan beliau bahwa tanaman sukun adalah tanaman endemik untuk Sulsel dan Sulbar itu berarti tanaman ini cukup langkah” ucap syahar
Kadis Perkim juga mengatakan akan menyerukan program ini kepada masyarakat dan seluruh stafnya.
“setelah ini saya akan menyerukan kepada seluruh staf agar memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki dengan menanam sukun atau yang lebih kita kenal dengan nama bakara’, kita bisa bayangkan jika suatu hari nanti Sulbar bisa menjadi pengekspor sukun terbesar di dunia, dan setelah saya searching tenyata sukun ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi tetapi rendah kalori jadi sangat cocok untuk menu kita yang lagi diet” kata Syahar.
Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa kita menanam sukun bukan hanya sekedar menanam tetapi mengembalikan ekosistem alam sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sekdis Perkim Prov. Sulbar) Amrin untuk mengikuti Rapat terkait permohonan fasilitas akses jalan implementasi Zonasi Pelabuhan Penyebrangan Mamuju di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditemui setelah mengikuti rapat Jumat, 17 Mei 2024 Sekdis Perkim menyampaikan bahwa rapat yang dihadiri oleh Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat dan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas tentang permohonan fasilitas akses jalan Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju.
“rapat yang kami hadiri tersebut merupakan tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap permohonan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang meminta Penetapan Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju atau Zonasi dan sterilisasi di area Pelabuhan Ferry dikarenakan selama ini banyak aktifitas yang tidak berhubungan dengan penyebrangan namun memadati area Pelabuhan” ucap Amrin
“dan juga termasuk aktifitas yang dilakukan dari perumahan TNI Angkatan Laut yang memotong jalur di area Pelabuhan Ferry yang akan dibuatkan akses jalur keluar masuk tersendiri jika memungkinkan” tambah Amrin menjelaskan.
Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada rapat tersebut meminta agar seluruh Stakeholder yang hadir dalam rapat dapat memberikan Solusi sesuai apa yang diharapakan dari PT ASDP.
Untuk Dinas Perkim Prov. Sulbar dalam rapat menyampaikan bahwa Perkim akan selalu bersedia untuk melakukan Pembebasan Lahan jika nantinya sudah disepakati pembukaan jalur khusus aktifitas ke Pelabuhan penyebrangan Mamuju.
“kami selalu siap melakukan pengadaan tanah dalam hal ini pembebasam lahan jika itu memang diperlukan dan sudah disepakati, namun tentunya harus melewati tahapan – tahapan sesuai aturan, dan jika hal tersebut harus segera dilakukan percepatan maka kami akan mengusulkannya di anggaran perubahan” tutup Amrin
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin menghadiri Rapat Persiapan Gusus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sekaligus membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Barat Humaidi, selasa 14 Mei 2024 di Aula Kanwil BPN Prov. Sulbar.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya Kadis Perkim menyampaikan bahwa Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
“Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur peguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan” kata Syahar dalam sambutannya.
Dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Barat yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 669 Tahun 2024 juga membahas pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.
Ditemui setelah rapat Kadis Perkim menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan reforma agraria.
“harapan kita agar seluruh anggota GTRA yang sudah hadir dapat mengoptimalkan peran masing – masing guna mendukung penyelengaraan reforma agraria” pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi Sekretaris Dinas Amrin dan Kepala Bidang Permukiman H. Reski Ridwan menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rapim) tahun 2024 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat Kamis 9 Mei 2024.
Rapim yang digelar tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrlloh bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan realisasi program dan anggaran.
Dalam rapat diminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan capaian kinerja masing – masing hingga 30 April 2024.
Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) yang sampai hari ini masih menduduki urutan pertama realisasi anggaran tertinggi dari 42 OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“di Rapim tadi, tidak banyak yang kami mamaparkan karena Alhamdulillah Dinas kami masih ada diurutan pertama realisasi tertinggi, hanya sedikit permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah, menghadapai pemilik lahan yang melakukan tagihan kepada kami sementara kami tidak merasa bahwa itu adalah hutang” kata Syahar menjelaskan
“untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Saran Utilitas (PSU) sejauh ini Alhamdulillah hambatannya tidak ada, kami upayakan di minggu terakhir bulan mei sudah ada beberapa pelaksanaan Fisik yang akan dimulai pengerjaannya dan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana banjir di Sondoang Kalukku Kabupaten Mamuju tahap verifikasinya sudah selesai selanjutnya tahap pengerjaannyapun akan segera dilaksanakan” tambah Kadis Perkim.
Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa dalam arahannya Pj. Geburnur Sulawesi Barat Prof Zudan menyampaikan agar kita senantiasa bekerja dalam suatu sistem, jangan bekerja sendiri.
Kepala Dinas perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat (kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Permukiman untuk segera melakukan review Paket Perencanaan jasa Konsultansi Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai salah satu Langkah percepatan penyelesaian kegiatan.
Menindaklanjuti hal PPTK pada Bidang Permukiman untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamasa Muhammad Yusuf melakukan Review tersebut di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulbar Selasa 7 Mei 2024.
“hari ini kami sudah menemui pejabat pengadaan Barang dan Jasa di Biro Barjas untuk mereview pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan untuk pekerjaan PSU Rabat Beton dan Drainase di Kabupaten Polman serta penyediaan air bersih di Kabupaten Mamasa” Kata Yusuf ditemui setelah melakukan review.
Review paket pekerjaan jasa konsultansi bertujuan untuk menentukan penyedia yang memenuhi syarat dan memberikan penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Sesui jadwal pekan depan sudah akan ada penetapan penyedia jasa konsultansi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang akan menjadi dasar bagi penyedia untuk melaksankan segala yang menjadi kesepakatan untuk menghadirkan produk rencana penyediaan PSU yang sesuai kebutuhan di lokasi rencana kegiatan nantinya.
“setelah ada penetapan dari UKPBJ maka segera akan kami lakukan penandatanganan surat perintah kerja (SPK) dengan penyedia, dan kami targetkan minggu pertama bulan juni pelaksanaan fisik PSU sudah dapat dilaksanakan” pungkas Yusuf.
Dalam rangka tertib tata kelola aset, Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan kepada Kepala Bidang Permukiman (kabid Perkim ) Reski Ridwan melakukan identifikasi kepemilikan Rabat beton yang sudah rusak berat di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene Sebelum dilakukan pembangunan atau rehabilitasi kembali oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.
Ditemui diruang kerjanya Jumat 3 Mei 2024 Kadis Perkim menyampaikan bahwa akan ada pembangunan rabat beton di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene tetapi berdasarkan laporan yang ia terima bahwa dititik lokasi tersebut sudah ada pembangunan rabat beton namun saat ini dalam kondisi rusak berat.
“untuk di Kabupaten Majene tepatnya di desa di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene akan ada pembangunan rabat beton, namun dititik tersebut sebelumnya sudah ada pembangunan rabat beton yang sekarang kondisinya sudah rusak berat” ucap Syaharuddin menjelaskan
“untuk itu saya sudah memerintahkan kabid permukiman pak Reski Ridwan untuk berkoordinasi ke Kabupaten Majene khususnya yang menangani aset Pemkab Majene apakah rabat beton yang rusak tersebut berstatus sebagai aset pemkab Majene atau bukan, karena dalam aturan kita tidak bisa membangun atau merehabilitasi sebuah prasarana sarana utilitas permukiman jika prasarana tersebut tercatat sebagai aset pemerintah setempat” tambah kadis perkim.
Ditemui ditempat yang berbeda Kepala Bidang Permukiman menyampaikan bahwa untuk didua desa tersebut status kepemilikannya sudah diketahui yaitu ada yang tercatat sebagai aset dan ada yang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene.
“Tanggal 26 April 2024 kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemkab Majene terkait kepemilikan rabat beton yang saat ini dalam kondisi berat yaitu di Salabose dan Baruga dan hasil data yang kami dapatkan bahwa untuk rabat beton di Salabose itu merupakan aset Pemkab Majene namun sudah tidak bernilai ekonomis atau masa pemanfaatannya sudah selesai, jadi kami Dinas Perkim Sulbar sudah dapat melakukan pembangunan kembali rabat beton tersebut, sedangkan untuk di lingkungan Baruga memang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene” kata Reski
“untuk itu untuk kami sudah menghimbau agar proses pembangunan tersebut bisa cepat kami menunggu surat keterangan dari Pemkab Majene yang menyatakan bahwa kedua rabat beton yang saat ini kondisinya sudah rusak berat memang tidak tercatat dalam aset Pemkab Majene” Pungkas Kabid Permukiman.