Arsip Kategori: Uncategorized

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) H. Syaharuddin segera akan melakukan pengadaan tanah pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang ada di Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat Marasidin di ruang kerjanya Senin 4 Maret 2024.

“kami akan segera melakukan tahapan pengadaan tanah rencana pembangunan Lapas di sulawesi barat, namun terlebih dahulu kami akan melakukan survey lahan bersama tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, untuk mengetahui apakah lahan yang telah kami siapkan sudah memenuhi syarat dalam pembangunan suatu lapas” kata Syahar.

Lanjut Syahar mengatakan bahwa ada 2 (dua) lahan yang sudah disiapkan dan  akan di disurvey bersama tim Kemenkumham, dan jika sudah memenuhi syarat pihak perkim akan segera melakukan tahapan pengadaan tanahnya.

“ada 2 lahan yang yang akan kami tunjukkan kepada Kemenkumham yaitu lahan yang ada  lingkungan Katapi kelurahan Bebanga kecamatan Kalukku seluas 8 hektar dan satu lagi ada di Desa Tadui Kecamatan Mamuju seluas 5 Hektar” lanjut Syahar menjelaskan.

Ditanya mengenai anggaran untuk pengadaan tanah tersebut Kadis Perkim Sulbar menjawab bahwa semuanya sudah disiapkan di anggaran tahun 2024 ini.

“anggaran sudah ada, sisa deal lahannya saja, jika pihak Kemenkumham wilayah sulbar sudah menentukan lahan mana yang cocok segera kami akan lakukan proses pengadaan tanahnya dibulan April ini” tutup syahar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) kembali  melakukan koordinasi terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi di dusun Aholeang Desa Mekatta Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene pada senin 19 Februari 2024 yang lalu.

Ditemui di ruang kerjanya setelah apel pagi senin 26 Februari 2024 Kepala Bidang  Perumahan (Kabid Perumahan) Asrul membenarkan hal tersebut dan telah melaporkan hasilnya ke Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syahruddin, dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa dirinya dan tim sudah berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan Kab. Majene) terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi dusun Aholeang Desa Mekatta Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

“kami sudah melakukan koordinasi ke Perkimtan Kab. Majene dan bertemu lagsung dengan Kadis Perkimtan Ibu Rima untuk memperoleh informasi progres relokasi korban bencana gempa bumi dusun Aholeang Desa Mekatta Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene” kata Asrul.  

Sebelumnya bahwa Dusun Aholeang adalah salah satu dusun yang masyaraktnya juga terdampak bencana Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2021 silam, sebanyak 75 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat gunjangan gempa 6,2 Magnitudo.

Bantuan untuk merelokasi masyarakat Aholeang sudah disalurkan melalui dana corporate social responsibility (CSR) Bank Sulselbar namun hanya mampu menyelesaikan 25 rumah dikarenakan anggaran sangat terbatas.

Hal tersebutlah sehingga Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin memerintahkan Kabid Perumahan dan tim untuk berkoordinasi dan melakukan identifikasi ke Dusun Aholeang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil koordinasi ke Dinas Perkimtan Kabupaten Majene Asrul menyampaikan bahwa di Pemkab Majene telah membebaskan seluruh bidang tanah tempat merelokasi korban bencana gempa Aholeang namun menurut Kadis perkimtan Kab. Mejene Rima anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah lagi sudah tidak memiliki anggaran lagi.

“sisa lahan tempat merelokasi korban bencana Dusun Aholeang sudah dibebaskan namun anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah pemkab Majene sangat terbatas, jadi kami hanya menyarakan untuk menyurat bermohon bantuan ke Kementerian yang membidangi perumahan, dan Perkim Prov. Sulbar untuk anggaran tahun 2024 ini hanya bisa melakukan perencanaan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)” kata Asrul menjelaskan.

Lanjut Kabid Perumahan menyampaikan bahwa setelah melakukan koordinasi ke Perkimtan Kab. Majene, dirinya dan tim berkesempatan melakukan identifikasi ke tempat relokasi korban bencana dusun aholeang dan bertemu langsung dengan kepala dusun dan warga masyarakat, menurut mereka ada beberapa Sarana Prasarana dan Utilitas Umum yang saat ini mereka sangat butuhkan.

“setelah kami mengidentifikasi ternyata warga yang ada disana itu sangat membutuhkan sumur bor dan jalan beton dikeranakan mereka masih kekurangan air untuk kebutuhan sehari – hari dan akses jalan yang mereka gunakan masih menggunakan jalan tanah, semoga anggaran di triwulan II tahun ini kami dapat segera melaksankan perencanaan fasilitas tersebut” tutup Asrul.

Senin, 26 Februari 2024 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggota DPRD Komisi II yang hadir dalam kunker tersebut adalah ketua komisi II Abdul Wahid Arsyad serta beberapa anggotanya dan juga staf pendamping komisi II DPRD Kabupaten Enrekang.

“selamat datang kami ucapkan kepada rombongan anggota DPRD Komisi II kabupaten Enrekang, selamat datang di Mamuju Sulawesi Barat” ujar Syahar memulai pembicaraan.

Adapun maksud dan tujuan kedatangan Anggota DPRD Komisi II Kab. Enrekang tersesebut adalah ingin mendapatkan informasi dan penjelasan terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ada di Sulawesi Barat, hal tersebut disampaikan oleh ketua komisi.

“kedatangan kami ini, sesuai isi surat yang sudah kami layangkan sebelumnya, kami ingin mendapatkan informasi dan sharing tentang bagaimana mekanisme BSPS yang ada di Sulawesi Barat” ujar Arsyad sebagai juru bicara rombongan.

Dalam Penerimaanya dan untuk memenuhi permintaan anggota DPRD komisi II Kabupaten Enrekang, Kadis Perkim tak lupa menghadirkan Kapala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Barat Alwi Mahdali sebagai stakeholder yang sudah sejak lama menangani BSPS di Wilayah Sulawesi Barat.

Alwi menjelaskan banyak hal tentang BSPS, mulai dari mekanisme penyelenggaraan BSPS sampai kepada sejauh mana pemerintah dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan BSPS.

Diakhir pertemuan Ketua Komisi II DPRD kabupaten Enrekang sangat berterima kasih, karena pihaknya sudah disuguhkan begitu banyak ilmu pengetuahuan tentang penyelenggaraan BSPS yang ada di Sulawesi Barat yang akan dijadikan bahan pembanding untuk kabupaten Enrekang nantinya.

Setelah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) melanjutkan mengidentifkasi kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk wilayah Kabupaten Mamasa pada 19 Februari 2024.

Ditemui diruang kerjanya setelah melaksanakan Apel Pagi dan Doa Bersama Senin, 26 Februari 2024 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syaharuddin menjelaskan bahwa Kepala Bidang Permukiman (Kabid Permukiman) Reski Ridwan bersama Pejabat Pelaksan Teknis Kegatan PSU wilayah Kabupaten Mamasa Muhammad Yusuf telah melaporkan hasil identifikasi penyediaan PSU di wilayah kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024.

“ada empat desa yang sudah kami identifikasi untuk wilayah Mamasa yaitu pekerjaan air bersih lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, pembangunan rabat beton permukiman dan bangunan pelengkap di Desa Bala Batu dan desa Kanan Kecamatan Tandu Kalua serta di desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka” ujar Syahar.

Lanjut Syahar menyampaikan bahwa hasil identifikasi untuk penyediaan air bersih Lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian kondisi masyarakatnya masih sangat sulit dengan air bersih karena masih menampung air hujan untuk kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan rencana pembangunan rabat beton di desa Bala Batu dan desa Kanan kondisi saat dilakukan identifikasi adalah masyarakat sangat mebutuhkan pembangunan rabat beton tersebut utamanya untuk mempermudah akses menuju sekolah bagi pelajar SDN 008 dan SMK Neg.1 Tandu Kalua SD. Inpres Mesakada , SD Kanan dan juga untuk mempermudah akses jalan seluruh masyarakat dalam melaksanakan rutinitas setiap hari.

Ditemui ditempat yang berbeda Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan yang didampingi PPTK Muhammad Yusuf menambahkan khusus untuk perencanaan pembangunan rabat beton di desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar namun akan dipertimbangkan terlebih dahulu karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“untuk perencanaan pembangunan rabat beton di desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka kemungkinan masih sulit dilaksanakan dalam waktu dekat ini dikarenakan wilayahnya sangat jauh sementara anggaran yang ada tidak sebanding dengan kondisi dilapangan, untuk itu kami masih akan mencari solusi apakah bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan atau seperti apa kita lihat saja nanti perkembangannya” pungkas Reski mengakhiri perbicangan kami.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) kembali melaksanakan Identifikasi Penyediaan Parasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Permukiman (Kabid Permukiman) H. Reski Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya Jumat, 23 Februari 2024.

“saya dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PSU wilayah Kabupaten Polman bapak Muhammad Yusuf beserta dengan tim telah melakukan identifikasi PSU wilayah kabupaten Polman di hari senin tanggal 19 Februari 2024 yang kami awali dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Polman melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  Pertanahan” Kata reski menjelaskan.

Untuk wilayah kabupaten Polman ada 37 lokasi yang telah di identifikasi untuk perencanaan pembangunan PSU yang terdiri dari Rabat Beton, Drainase, Penyediaan Air Bersih dan khusus untuk tahun 2024 akan dilakukan rencana Pembangunan Pagar Pekuburan.

Ditemui ditempat yang berbeda PPTK penyediaan PSU wilayah Polman Muhammad Yusuf menyampaikan desa yang telah dilakukan  identifikasi beserta dengan kondisi yang dijumpai di lapangan.

“untuk pembangunan rabat beton ada desa Petoosang, Luyo, Tutar, Katumbangan, Pussui, Barumbung, Basseang, Sumberejo, Jambu Malea, Ujung Baru, Buku dan Sidorejo yang kondisinya saat ini masih berupa jalan tanah serta ada juga yang sudah tidak layak karena jalannya sudah rusak dan berlubang” ujar Yusuf.

Sedangkan untuk pembangunan drainase ada di desa Lembang, Kalummang, Laliko, Kandeapi, Alu, Basseang, Sumarrang, Manding, Wonomulyo, Sidodadi, Palatta, Bumiayu, Banato dan Desa Bumimulyo, dan juga tak kalah penting penyediaan Air bersih  di desa Boroangin dan Rea yang menurut Yusuf saat diindetifikasi masyarakat dilingkungan desa tersebut tidak memiliki distribusi air bersih yang tercukupi.

Selain rabat beton, drainase dan penyediaan air bersih untuk tahun 2024 ada tambahan perencanaan pembangunan PSU yang akan dilakukan oleh Dinas Perkim Prov. Sulbar yaitu pembangunan sarana Pagar Pekuburan.

Ditemui di ruang kerjanya untuk mengkonfirmasi hal tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin mengatakan bahwa ada dua desa yang rencana akan dilakukan pembangunan sarana pagar pekuburan yaitu desa Banua dan desa Ugi.

“untuk tahun ini kami berencana untuk melakukan pembangunan sarana pagar pekuburan  di desa Banua dan desa Ugi yang hasil Indentifikasinya telah dilaporkan  oleh Kabid Permukiman Reski Ridwan beserta tim bahwa di dua desa ini memiliki area pekuburan yang tidak tertata dengan baik, kuburan yang ada terlihat menyatu dengan jalan umum jadi alangka eloknya jika pekuburan tersebut  dibuatkan pagar yang akan membatasi jalan sehingga lebih kelihatan rapi” kata Syahar.

Lanjut Syahar menyampaikan setelah proses identifikasi dilakukan segera akan diteruskan untuk proses perencanaan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) H. Syaharuddin menerima lawatan Putri Indonesia Sulawesi Barat Andi Aisyah di ruang kerjanya pada Senin 12 Februari 2024.

Andi Ica begitu sapaannya adalah Putri Indonesia Sulawesi Barat yang akan mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia di tingkat nasional yang akan berlangsung pada  tanggal 20 februari hingga 18 Maret 2024 di Jakarta.

Kadis Perkim menyampaikan akan mendukung sepenuhnya Putri Indonesia Sulawesi Barat dalam berkompetisi di tingkat nasional.

“kami siap memberikan dukungan terbaik kepada Andi Ica untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia di tingkat nasional, yang tentunya akan memberikan pengaruh positif kepada para anak muda milenial untuk terus berkarya memperkenalkan Sulawesi Barat yang kaya akan budaya” kata Syahar kepada Andi Ica yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Darmawati dan Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sariani Lasami.

Kadis Pariwisata menambahkan bahwa keikutsertaan Putri Indonesia Sulawesi Barat ditingkat nasional akan memberikan dampak positif dalam hal mempromosikan budaya dan pariwisata Sulawesi Barat agar lebih dikenal di mata dunia, untuk itu dukungan dari pemerintah dan warga Sulawesi Barat sangat diharapkan.

“doa dari kami untuk Andi Ica semoga sukses dan dapat mengharumkan nama Sulawesi Barat dikancah nasional” pungkas Syahar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan (Kabid Perumahan) Asrul melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene (Pemkab Majene) terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene pada Selasa 6 November 2024.

Saat ditemui Kadis Perkim menyampaikan bahwa konsolidasi terkait hibah tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Majene Arismunandar yang hari itu didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mejene Rima.

“konsolidasi yang kami lakukan selasa kemarin itu karena kami ingin melakukan  percepatan proses hibah aset untuk Pemkab Majene berupa tanah dan rumah yang dilengkapi fasilitas PSU yang telah kami bangun untuk masyarakat korban bencana di desa Kabiraan yang sampai hari ini masih tercatat sebagai aset Pemprov. Sulbar” kata Syahar saat ditemui setelah melakukan lawatannya di Kabupaten Majene.

Ditemui ditempat yang sama Kepala Bidang Perumahan Asrul juga menambahkan bahwa dalam melakukan proses hibah ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pemerintah kabupaten Majene.

“kami juga menyampaikan kepada Pemkab Majene agar segera membuat surat permintaan hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Gubernur untuk dijadikan dasar atau syarat  pembuatan hibah nantinya” ucap Asrul.

“jika surat permintaan hibah itu sudah ada, proses hibahnya akan segera kami laksanakan” pungkas Asrul.

Sebelumnya Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana di desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene sebanyak 24 unit rumah yang dilengkapi dengan Parasarana Sarana dan Utiltas Umum (PSU) berupa rabat beton, drainase, talud, dan penyediaan air bersih dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) tahun 2022 dan 2023 yang serah terima penggunaannya kepada masyarakat yang terdampak becana telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2023, namun belum menghibahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Majene.

Selang sehari setelah  mendampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin berkosolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait Indentifikasi Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kepala Bidang Permukiman H. Reski Ridwan bertolak ke titik Identifikasi perencanaan penyediaan PSU untuk wilayah Kabupaten Majene.

Ditemui di titik lokasi indentifikasi tersebut Kabid Permukiman menjelaskan bahwa untuk Wiayah Kabupaten Majene ada 3 (tiga) desa dilakukan pengidentifikasian.

“ada 3 desa yang kami sambangi hari ini, yaitu desa Salabose Kecamatan Banggae dan desa Ulidang Kecamatan Tammero’do untuk pembangunan Rabat Beton serta desa Pangaliali Kecamatan Banggae  untuk penyediaan Air bersih” ucap reski.

“mengidentifikasi penyediaan PSU permukiman terhadap usulan masyarakat harus dilakukan secar cermat agar pada saat pelaksaan perencanaan konstruksi dapat berjalan dengan lancar, dan yang paling penting asas manfaat benar – benar dapat dinikmati oleh masyarakat” tambah Kabid Permukiman

Mengindentifikasi lokasi Penyediaan PSU bertujuan menyesuaikan usulan kebutuhan masyarakat dengan yang ada dilapangan serta tak lupa memperhatikan batas kewenangan penanganan PSU yang nantinya akan di harmonisasikan dengan pemerintah kabupaten.

“harapan kami,  semoga  kami pemerintah provinsi dapat berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyempurnakan penyediaan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan bahwa tanggungjawab membahagiakan masyarakat ada dipundak kita” pungkas Reski.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi oleh Kepala Bidang Permukiman (Kabid Perkim) H. Reski Ridwan melakukan Konsolidasi Ke Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024.

Konsolidasi kali ini yang bertemu langsung dengan Wakil Bupati Majene Arismunandar terkait Identifikasi Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) tahun anggaran 2024 di Wilayah kabupaten.

“hari ini kami datang untuk menyampaikan kepada Wakil Bupati Majene bahwa kami Perkim Sulbar akan segera melakukan kegiatan Identifikasi Penyediaan PSU untuk wilayah Kabupaten Majene tahun anggaran 2024” kata syahar sesaat setelah dari ruang kerja Wakil Bupati Majene.

Kegiatan Identifikasi PSU adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebelum perencanaan pembangunan fasilitas – fasilitas PSU yang dibutuhkan masyarakat dalam suatu permukiman, memastikan kesesuaian antara usulan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Kepala Dinas Perkim juga menyampaikan bahwa lawatannya ini sangat diapresiasi oleh wakil Bupati Majene yang saat itu didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene Rima.

“pak Wakil Bupati dan bu Kadis Perkimtan majene sangat mendukung program kegiatan Kami, dan siap mengawal tahapan – tahapan kegiatan penyediaan PSU yang akan kami laksanakan mulai dari identifikasi, perencanaan dan sampai pada tahapan Pelaksanaan nantinya” tambah Syahar.

Ditemui ditempat yang sama Kabid Permukiman yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga menjelaskan bahwa setelah konsolidasi dilakukan, dirinya dan seluruh tim teknis akan segera melakukan identifikasi di 7 (tujuh) titik lokasi yang ada di kabupaten Majene.

“setelah ini kami akan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi, kami harus bergerak cepat karena bukan cuma kabupetan Majene saja yang harus kami identifikasi, tetapi ada Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju yang harus kami selesaikan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kedepan” kata Reski menegaskan.

“kami optimis bulan februari ini kegiatan identifikasi Penyediaan PSU untuk seluruh kabupaten akan selesai sesuai jadwal kegiatan yang telah kami buat” Pungkas Kabid Perkim mengakhiri wawancara kami.

Sebelumnya sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan konsolidasi ke Kabupaten sebelum melaksanakan kegiatan guna menjaga sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Dinas Perkim Sulbar) H. Syaharuddin memimpin Rapat Koordinasi pembahasan kelanjutan pembangunan Irigasi di Kecamatan Kalukku di Ruang Rapat Dinas Perkim Sulbar Senin 5 Februari 2024.

Ditemui setelah memimpin rapat Kadis Perkim mengatakan bahwa rapat koordinasi yang digelarnya hari ini untuk menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Sabri Badaruddin.

“rapat tadi untuk menindaklanjuti surat dari pak Sabri yang meminta kami dari Dinas Perkim untuk dapat memberikan petunjuk teknis dan pendampingan perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan irigasi di kecamatan Kalukku” ucap Syahar saat ditemui diruang kerjanya.

Adalah pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang akan dibangun oleh Balai Wilayah Sungai III Palu namun mengalami kendala berupa belum adanya berkas pendukung Surat Pernyataan atau Berita Acara kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak pembangunan irigasi tersebut, yang merupakan syarat utama permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ke Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dibuatkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi.

“kami Dinas Perkim siap membantu memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang terdampak guna membuat berita acara kesepakatan setuju atau tidak tanahnya  dilewati pembangunan irigasi, namun sebelum kita menuju lokasi ada baiknya kita mengundang seluruh aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Kalukku dan Alhamdulillah semuanya hadir” tambah Kadis Perkim memberikan penjelasan.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Camat Kalukku, Lurah kalukku Kepala Desa Sinyonyoi, Kepala Desa Pokkang, Kepala Desa Kalukku Barat, Kepala Desa Beru – Beru dan Kepala Desa Sondoang.

Lanjut Kadis Perkim menyampaikan bahwa metode yang disepakati dengan para aparat pemerintah Kecamatan Kalukku untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat adalah Dor To Dor

“kita akan melalukan dor to dor, sekalian bersosialisasi tentang pentingnya pembangunan irigasi bagi masyarakat kalukku yang sebagian besar penduduknya adalah petani, yang jika irigasi ini terbangun pasokan air untuk tanaman akan selalu ada dan menjamin ketersediaan air di musim kemarau” ujar Kadis Perkim.

Sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan Arif Fakrulloh, untuk para kepala Perangkat Daerah senantiasa bertanggungjawab atas kebutuhan masyarakat.

“besok rencana kami akan segera ke Kalukku bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, harapan kami semoga semuanya berjalan sesuai yang diinginkan” pungkas Syahar mengakhiri wawancara kami.