MENGHADIRI RAPIM, KADIS PERKIM : KAMI MASIH DIURUTAN TERTINGGI REALISASI ANGGARAN

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi Sekretaris Dinas Amrin dan Kepala Bidang Permukiman H. Reski Ridwan menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rapim) tahun 2024 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat Kamis 9 Mei 2024.

Rapim yang digelar tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrlloh bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan realisasi program dan anggaran.

Dalam rapat diminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  memaparkan capaian kinerja masing – masing  hingga 30 April 2024.

Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) yang sampai hari ini masih menduduki urutan pertama realisasi anggaran tertinggi dari 42  OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“di Rapim tadi, tidak banyak yang kami mamaparkan karena Alhamdulillah Dinas kami masih ada diurutan pertama realisasi tertinggi, hanya sedikit permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah, menghadapai pemilik lahan yang melakukan tagihan kepada kami sementara kami tidak merasa bahwa itu adalah hutang” kata Syahar menjelaskan

“untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Saran Utilitas (PSU) sejauh ini Alhamdulillah hambatannya tidak ada, kami upayakan di minggu terakhir bulan mei sudah ada beberapa pelaksanaan Fisik yang akan dimulai pengerjaannya dan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana banjir di Sondoang Kalukku Kabupaten Mamuju tahap verifikasinya sudah selesai selanjutnya tahap pengerjaannyapun akan segera dilaksanakan” tambah Kadis Perkim.

Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa dalam arahannya Pj. Geburnur Sulawesi Barat Prof Zudan menyampaikan agar kita senantiasa bekerja dalam suatu sistem, jangan bekerja sendiri.

SETELAH ADA PENETAPN DARI UKPBJ PERKIM PROV. SULBAR AKAN SEGERA MELAKUKAN PENANDATANGANAN SPK DENGAN PENYEDIA

Kepala Dinas perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat (kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Permukiman untuk segera melakukan review Paket Perencanaan jasa Konsultansi Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai salah satu Langkah percepatan penyelesaian kegiatan.

Menindaklanjuti hal PPTK pada Bidang Permukiman  untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamasa Muhammad Yusuf melakukan Review tersebut di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulbar Selasa 7 Mei 2024.

“hari ini kami sudah menemui pejabat pengadaan Barang dan Jasa di Biro Barjas untuk mereview pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan untuk pekerjaan PSU Rabat Beton dan Drainase di Kabupaten Polman serta penyediaan air bersih di Kabupaten Mamasa” Kata Yusuf ditemui setelah melakukan review.

Review paket pekerjaan jasa konsultansi bertujuan untuk menentukan penyedia yang memenuhi syarat dan memberikan penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sesui jadwal pekan depan sudah akan ada penetapan penyedia jasa konsultansi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang akan menjadi dasar  bagi penyedia untuk melaksankan segala yang menjadi kesepakatan untuk menghadirkan produk rencana penyediaan PSU yang sesuai kebutuhan di lokasi rencana kegiatan nantinya.

“setelah ada penetapan dari UKPBJ maka segera akan kami lakukan penandatanganan surat perintah  kerja (SPK) dengan penyedia, dan kami targetkan minggu pertama bulan juni pelaksanaan fisik PSU sudah dapat dilaksanakan” pungkas Yusuf.

PERKIM SULBAR MENGIDENTIFIKASI STATUS KEPEMILIKAN ASET, SEBELUM MELAKUKAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PSU

Dalam rangka tertib tata kelola aset, Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan kepada Kepala Bidang Permukiman (kabid Perkim ) Reski Ridwan melakukan identifikasi kepemilikan Rabat beton yang sudah rusak berat di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene Sebelum dilakukan pembangunan atau rehabilitasi kembali oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.  

Ditemui diruang kerjanya Jumat 3 Mei 2024 Kadis Perkim menyampaikan bahwa akan ada pembangunan rabat beton di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene tetapi berdasarkan laporan yang ia  terima bahwa dititik lokasi tersebut sudah ada pembangunan rabat beton namun saat ini dalam kondisi rusak berat.

“untuk di Kabupaten Majene tepatnya di desa di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene akan ada pembangunan rabat beton, namun dititik tersebut sebelumnya sudah ada pembangunan rabat beton yang sekarang kondisinya sudah rusak berat” ucap Syaharuddin menjelaskan

“untuk itu saya sudah memerintahkan kabid permukiman pak Reski Ridwan untuk berkoordinasi ke Kabupaten Majene khususnya yang menangani aset Pemkab Majene apakah rabat beton yang rusak tersebut berstatus sebagai aset pemkab Majene atau bukan, karena dalam aturan kita tidak bisa membangun atau merehabilitasi sebuah prasarana sarana utilitas permukiman jika prasarana tersebut tercatat sebagai aset pemerintah setempat” tambah kadis perkim.

Ditemui ditempat yang berbeda Kepala Bidang Permukiman menyampaikan bahwa untuk didua desa tersebut status kepemilikannya sudah diketahui yaitu ada yang tercatat sebagai aset dan ada yang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene.

“Tanggal 26 April 2024 kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemkab Majene terkait kepemilikan rabat beton yang saat ini dalam kondisi berat yaitu di Salabose dan Baruga dan hasil data yang kami dapatkan bahwa untuk rabat beton di Salabose itu merupakan aset Pemkab Majene namun sudah tidak bernilai ekonomis atau masa pemanfaatannya sudah selesai, jadi kami Dinas Perkim Sulbar sudah dapat melakukan  pembangunan kembali rabat beton tersebut, sedangkan untuk di lingkungan Baruga memang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene” kata Reski

“untuk itu untuk kami sudah menghimbau agar proses pembangunan tersebut bisa cepat kami menunggu surat keterangan dari Pemkab Majene yang menyatakan bahwa kedua rabat beton yang saat ini kondisinya sudah rusak berat memang tidak tercatat dalam aset Pemkab Majene” Pungkas Kabid Permukiman.

RUMAH SUSUN ASN SALAH SATU PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DITANGANI OLEH PERKIM SULBAR

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syharuddin memerintahkan Bendahara Penerima menghadiri Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024 yang di gelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Penginapan B’Nusabila Kabupaten Majene, Rabu April 2024.

Dinas Perkim Prov. Sulbar adalah salah satu dinas yang memiliki penerimaan retribusi yakni pembayaran sewa Rumah Susun (rusun) ASN yang ada di jalan TVRI Rangas dan pendapatan lain berupa Setoran SP3 bagi penyedia jasa yang ikut dalam kegiatan dinas perkim.

Ditemui di ruang kerjanya Jumat 26 April 2024 Kadis Perkim mengatakan dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk penerimaan retribusi dihimbau untuk galakkan pembayaran non tunai tidak boleh lagi ada pembayaran tunai pada penerimaan retribusi daerah agar bagaimana pencatatan bisa lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut kadis perkim menyampaikan bahwa penerimaan retribusi yang ditangani oleh dinasnya sudah sejak lama tidak menerima pembayaran tunai.

“kami sudah tekankan kepada seluruh penghuni rusun ASN agar melakukan pembayaran sewa tidak melakukan setor tunai kepada Bendahara Penerima tetapi melalui Qris begitu pula dengan pembayaran SP3, nanti bukti hasil qrisnya dikirimkan ke Bendahara Penerima untuk dilakukan penginputan” kata Syahar

Lanjut Kadis Perkim menyampaikan bahwa dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut, selain mengikuti rekon Tim IT BPKPD Sulbar juga melakukan sosialisasi tata cara penginputan SIPD RI terhadap pelaporan PAD kepada Bendahara Penerima dan Kolektor PAD.

PERKIM FC KEMBALI BERMAIN MINI SOCCER, KADIS PERKIM : “TERIMA KASIH PAK PROF. ZUDAN SUDAH MENYIAPKAN KITA LAPANGAN”

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim. Prov Sulbar) H. Syaharuddin dan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Amrin di Tengah kesibukannya menyempatkan diri mendampingi dan menyaksikan para stafnya yang terkabung dalam Tim Perkim FC mengikuti pertandingan Mini Soccer antar Perangkat Daerah pada Kamis, 25 April 2024 di Lapangan Mini Soccer milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pertandingan mini soccer sore itu mempertemukan antara Tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat melawan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.

Ditemui di lapangan Kadis Perkim mengatakan bahwa tim Perkim FC di bawah asuhannya ini sudah lama ada, namun karena kesibukan pekerjaan sudah tidak pernah lagi melakukan latihan.

“tim kami ini, sudah jarang sekali Latihan namun dengan adanya lapangan Mini Soccer ini yang sudah diresmikan oleh Penjabat Gubernur kita Prof. Zudan Arif Fakrulloh beberapa bulan yang lalu saya akan jadwalkan kembali  latihan rutin untuk mereka” ucap Syahar.

“kita sangat berterima kasih kepada Pak Pj. Gubernur Prof Zudan sudah menyiapkan dan meresmikan lapangan mini soccer ini, karena pertandingan seperti ini sangat bagus, selain untuk lebih mengakrabkan sesama ASN Sulbar, dari ajang seperti ini juga kita bisa melihat potensi ASN yang bisa bermain bola sehingga jika ada pertandingan diluar daerah kita tidak bingung lagi mencari pemain terbaik” pungkas Syahar.

KADIS PERKIM PROV. SULBAR MENANDATANGANI KOMITMEN PEMENUHAN DATA DUKUNG (EVIDENCE) MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP) TAHUN 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin menghadiri rapat Program Monitoring Centre For Prevention (MCP) yang digelar di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Jumat, 26 April 2024.

MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sembilan Perangkat Daerah yang ada di Sulawesi Barat yaitu Inspektorat, BPKPD, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapperida, BKD, Biro Barjas, Biro Organisasi dan tentunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar).

Ditemui setelah rapat Kadis Perkim Prov. Sulbar H. Syaharuddin mengatakan bahwa dalam rapat  sembilan Perangkat Daerah yang hadir yang dikordinatori oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung Monitoring MCP KPK tahun 2024.

“tadi kami sudah menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung Monitoring MCP KPK tahun 2024 yang didalamnya termuat bahwa  kami sembilan Perangkat Daerah akan mengupayakan pemenuhan data dukung dengan target 85% dan jika itu nantinya tidak terpenuhi maka kami siap untuk dievaluasi” Ucap Shayar

Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih tergolong rentan terjadi korupsi.

“indeks SPI kita sebesar 70,50% dan ini masih tergolong rendah meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kita di Sulbar dan perbaikan agar bisa lebih baik lagi kedepannya” tambah Syahar

“tadi juga kami sudah dibagikan buku Pedoman Penilaian MCP untuk tahun 2024” tutupnya.

PERKIM PROV. SULBAR MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN KICK OFF MEETING POKJA PKP 2024

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) mengikuti Rapat Persiapan Kick Off Meeting (Kom) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2024 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kamis 25 April 2024.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota  Pokja PKP yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulbar, Dinas Kesehatan Prov. Sulbar dan tentunya  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar).

Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Muhammad Yusuf yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin untuk menghadiri rapat tersebut menyampaikan bahwa rapat yang digelar oleh Bapperida kemarin selain untuk membahas persiapan Kick Off Meeting Pokja PKP 2024 juga memberikan penguatan kepada anggota pokja PKP Provinsi Sulawesi Barat terkait peran masing – masing pokja serta sebagai wadah untuk berkolaborasi dalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman.

“rapat persiapan Kick Off Meeting Pokja PKP 2024 yang kami ikuti di Bapperida itu untuk memberikan penguatan kepada anggota pokja tentang peran masing -masing, rencana program kerja apa yang akan dilaksanakan dan yang paling penting membahas tentang persiapan kick off meeting Pokja PKP 2024 yang akan dilaksanakan 14 mei 2024 mendatang” kata yusuf saat ditemui diruang kerjanya Jumat 26 April 2024.

Lanjut Yusuf menyampaikan bahwa hasil rapat tersebut sudah dilaporkan kepada kepala dinas H. Syaharuddin khususnya tentang peran dinas perkim dalam keanggotaan pokja pkp serta kegiatan – kegiatan Dinas Perkim yang membutuhkan Kolaborasi bersama Pokja PKP.

“untuk kami Dinas Perkim Prov. Sulbar di tahun 2024 ini dibutuhkan kolaborasi bersama pokja PKP dalam hal verfikasi SK Kumuh di 3 kabupaten yaitu Polman, Majene dan Mamasa serta kolaborasi dalam hal pemetaan penyediaan Prasarana Sarana Utilitas air bersih, rabat beton dan drainase” Pungkasnya.

KADIS PERKIM HADIRI PERESMIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA SULBAR OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) menghadiri peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulawesi Barat dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Barat yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selasa 23 April 2024.

Ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rangas tempat acara berlangsung, Kadis Perkim merasa sangat senang dirinya salah satu Kepala Organisasi Daerah (OPD) yang mendapat undangan peresmian tersebut.

“Alhamdulillah kami Dinas Perkim Prov. Sulbar adalah salah satu dinas yang mendapat undangan untuk acara hari ini, saya dan beberapa kepala OPD dari jam 6 pagi sudah ada disini karena merupakan kehormatan bagi kami dan kebanggan bagi masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya mendapatkan kunjungan dari orang nomor satu di republik ini” kata Syahar sumringah.

Dalam peresmian tersebut Joko Widodo didampingi oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Muhammad Idris dan Bupati Mamuju Sutina Suhardi.

Lanjut Kadis Perkim menyampaikan bahwa Presiden Republik Indosesia merasa bersyukur kedatangannya di Sulawesi Barat dapat meresmikan bangunan yang telah direhabilitasi dan telah direkonstruksi di Sulawesi Barat Pasca Bencana Gempa Bumi yang melanda tahun 2021 silam dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Barat.

“Pak Jokowi mengatakan bahwa hari ini beliau sangat bersyukur berkat kerja keras kita bersama hari ini 147 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulawesi Barat dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Barat sudah selesai, sisa Kantor DPRD dan satu masjid yang ada di kabupaten Mamuju yang belum selesai, sebanyak 1 triliun 31 miliar anggaran negara yang digunakan” kata Syahar mengulang menyampaian Pak Jokowi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berada di Sulawesi Barat dari tanggal 22 dan 23 april 2024, yang sebelumya mengunjungi Mal Matos Mamuju, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, SMK Rangas dan terakhir akan bertolak ke Kabupaten Mamasa.

REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA BANJIR DI DESA SONDOANG SUDAH DIJADWALKAN, KADIS PERKIM : “KITA AKAN BERKOLABORASI BERSAMA PEMKAB MAMUJU”

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) kembali melakukan Rapat koordinasi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin di Ruang Rapat Dinas Perkim Prov. Sulbar pada Jumat 19 April 2024 menghadirkan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab. Mamuju) yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Mamuju, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju, Camat Kalukku dan Kepala Desa Sondoang serta tim penggerak PKK provinsi Sulawesi Barat Pokja 4.

Ditemui di ruang kerjanya Senin 22 April 2024, Kadis Perkim menyampaikan bahwa rapat tersebut adalah rapat untuk kedua kalinya setelah sebelumnya telah dilakukan rapat yang sama, namun rapat kali ini menitik beratkan pada pembahasan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Sondoang.

“rapat kemarin kita sudah memasuki pembahasan jadwal kegiatan rehab rumah, untuk minggu ke III di bulan april ini akan dibuat berita acara penetapan calon penerima bantuan dan seterusnya akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan petunjuk teknis yang ada” ucap Syahar

Penerima bantuan adalah masyarakat yang benar – benar terdampak bencana banjir yang terjadi pada 11 oktober 2022 silam  di desa sondoang kecamatan kalukku sesuai yang tercantum dalam usulan Bupati Mamuju disertai dengan proposal yang telah disampaikan kepada Pemerintah Sulawesi Barat.

Ada 21 rumah yang akan di rehabilitasi yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggran 2024 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang bersifat stimulan rehabilitasi sedang.

“ada 21 rumah akan kami rehabilitasi yang mekanismenya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan itu sendiri, dimana mereka harus bertanggugjawab terhadap pemanfaatan bantuan yang kami berikan mulai dari pembelian bahan bangunan sampai pada upah tenaga kerja” kata Syahar menjelaskan.

Lanjut Kadis perkim menyampaikan bahwa dalam rapat yang digelarnya sengaja mengundang pemerintah kabupaten Mamuju sebab dalam waktu 2 atau 3 hari kedepan tim yang sudah dibentuk akan segera mensosialisasikan atau melakukan pembekalan pelaksanaan rehabilitasi rumah kepada masyarakat sondoang yang terdampak.

“kami akan segera melakukan sosialisasi tentang mekanisme seperti apa bantuan stimulan itu, serta kententuan apa saja yang harus diikuti bagi calon penerima bantuan, untuk itu kami meminta kepada Pemkab Mamuju dapat berkolaborasi dengan kami dalam sosialisasi tersebut” pungkasnya.

PERSIAPAN PENYAMBUTAN RI 1, KADIS PERKIM PIMPIN KERJA BAKTI DI LINGKUNGAN KANTORNYA

Menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Nagara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) lingkup Dinas Perkim untuk melakukan kerja bakti di halaman kantor Sabtu sore 20 April 2024 dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Sulawesi Barat.

Kadis Perkim Prov. Sulbar menyampaikan bahwa kerja bakti bersama dengan staf sudah sering dilakukan, lingkungan yang bersih  akan menambah kenyamanan dalam bekerja.

“kerja bakti seperti ini sudah sering kami lakukan, setiap hari jumat jika rumput  – rumput liar sudah mulai tumbuh pasti kami melakukan kerja bakti, dan khusus sore ini kami menyempatkan diri untuk semuanya hadir untuk persiapan penyambutan kedatangan pak Jokowi” kata Syahar saat mengawasi para staf yang sedang membersihkan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerjanya di Sulawesi Barat pada tanggal 22 dan 23 April 2024, persiapan penyambutan sudah terlihat bukan hanya di dalam kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat saja namun seluruh masyarakat sulbar sangat antusias menanti kedatangan orang nomor satu di Republik Indonesia.