Kamis, 25 Januari 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) mengawali aktivitas dengan melakukan  Serah Terima Jabatan (Sertijab) Lingkup Dinas Perkim Sulbar dari Kepala Bidang yang Lama ke Kepala Bidang yang baru yang disaksikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim) H. Syaharuddin dan dihadiri oleh seluruh staf.

Sertijab diawali dengan pesan dan kesan Kepala Bidang Permukiman yang lama Rahmad Barwaja “Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini dan mohon maaf jika selama saya menjabat sebagai kabid Permukiman ada kesalahan dan kehilafan” ujar Barawaja yang sekarang sudah menjabat sebagai Kabid Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Di tempat yang sama Kepala Bidang yang baru H. Reski Ridwan sebagai Kepala Bidang Permukiman dan Asrul sebagai Kepala Bidang Perumahan menyampaikan kesiapannya dalam mengemban tugas yang baru serta tak lupa meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas – tugasnya kedepan.

Sementara itu dalam sambutannya Kadis Perkim Sulbar meyampaikan ucapan terima kasih untuk kebersamaan dan dedikasi yang telah ditorehkan pejabat yang lama selama bertugas di Dinas Perkim Sulbar.

“terima kasih banyak kepada pak Rahmad Barawaja atas pengabdiannya selama di Perkim, semoga sukses ditempat yang baru, dan untuk pejabat yang baru selamat datang kami ucapkan, selamat bergabung di Perkim jalankan Amanah dengan baik dan segera lakukan konsolidasi dengan para stafnya, gas ful untuk percepatan kegiatan” kata Syahar.

Acara Sertijab diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara Serah Terima Barang/Aset dari pejabat lama ke pejabat baru.

Sebelumnya, PJ Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh telah melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq pada 22 Januari 2024.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) akan mulai berkegiatan pada Selasa 23 Januari 2024 pekan depan di Hotel D’Maleo Mamuju.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim) H. Syaharuddin “pekan depan di Hotel D’Maleo Mamuju kami akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman” ujar Syahar saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 19 Januari 2024.

Kegiatan tersebut diagendakan akan dibuka secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan mengundang 6 (enam) dinas  yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut dari seluruh Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat yaitu Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bappeda.

Kadis Perkim berharap dalam kegiatan tersebut seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam proses pembangunan infrastruktur dan penunjang fungsi baik yang ada dalam skala perumahan maupun skala permukiman “semoga kegiatan ini nantinya dapat mengukur capaian ketersediaan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ada di Sulawesi Barat” ucapnya.

Selain Penyediaan PSU, Kadis Perkim juga menambahkan bahwa pada Rakor tersebut, juga akan membahas isu yang saat ini perlu menjadi perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan yang akan hadir, yaitu penanganan Stunting dan Kemiskinan Ektrim.

“harapan kami, seluruh pemangku kepentingan yang sudah kami undang baik yang di Provinsi maupun di seluruh Kabupaten dapat hadir demi suksesnya kegiatan kita dan demi masyarakat Sulawesi Barat yang lebih baik lagi kedepannya” tutup Syahar.

Menindaklanjuti Surat Edaran Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh tentang Pelaksanaan Tender/Seleksi Pra-DPA, Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemanfaatan Katalog Elektronik, Katalog elektonik Lokal, Penggunaan Kontrak Elektronik dan Penilaian Kinerja Penyedia serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris untuk melakukan Reviu Perencanaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sukbar) H. Syaharuddin memerintahkan Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Perkim Sulbar untuk melakukan reviu tersebut di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Sulawesi Barat.

“Ada 3 (tiga) Bidang sudah saya Perintahkan untuk melakukan Reviu di Biro Barjas sesuai jadwal, Sekretaris Pak Amrin untuk Anggaran di Sekretariat dan Bidang Pertanahan, Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan untuk Bidang Perumahan serta Kepala Bidang Permukiman Rahmad Barawaja untuk Bidang Permukiman” kata Kadis Perkim Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 19 Januari 2024.

Syahar mengatakan kesemua Bidang yang ada pada dinasnya sudah melaporkan hasil reviu mereka kepadanya yang menyampaikan bahwa untuk belanja rutin misalnya makan minum, belanja alat tulis kantor (Atk) dan senjenisnya dilakukan dengan metode E-Purchasing yang pelaksanaan pembelian dilakukan secara elektronik melalui E-Katalog, sehingga penyedia yang ditunjuk harus mendaftarkan barang yang dibutuhkan dalam Katalog Eletronik sedangkan untuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dan Belanja Pemeliharaan harus dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.

“Hasil reviu mereka telah dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani bersama oleh Pejabat Pengadaan di Biro Barjas sebagai bukti administrasi” kata Kadis Perkim mengahiri perbincangan kami.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim) H.Syaharuddin ikut serta dalam Kunjungan Kerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Bendungan Budong – Budong kabupaten mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 17 Januari 2024.

Hadir pada Kunjungan Kerja tersebut, Sekretaris Daerah Muhammad Idris, Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat dan tentunya  Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Agenda utama kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui progres pembangunan bendungan Budong – Budong, yang saat dilakukan peninjauan kurang lebih sudah mencapai 30 persen, ditarget dapat selesai tahun ini.

Perkim Sulbar adalah salah satu unsur pemerintah yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Budong – Budong Kabupaten Mamuju Tengah “kami adalah salah satu Dinas yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Budong – Budong, mulai dari tahun 2022 kami sudah mengawal pembangunan Bendungan ini, mulai dari melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang tidak setuju atas pembangunan sampai penerimaan ganti rugi kami selalu diundang  walaupun alokasi anggaran yang digunakan adalah APBN” ucap Syahar saat ditemui dilokasi.

Bendungan Budong – Budong terletak di Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, pembangunannya masuk dalam Proyek Strategis Nasional, akan mengairi kurang lebih 3.700 hektar, dipastikan akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, dapat mengendalikan banjir, mencegah kekeringan serta dapat menjadi tempat wisata nantinya yang ditargetkan akan beroperasi tahun 2024.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) melakukan Rapat Koordinasi awal sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Selasa, 16 Januari 2024.

Hadir pada Rapat tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syaharuddin, SE., M.Si yang didampingi Sekretaris Dinas Perkim Drs. Amrin, M.Si Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan, S.AP, M.AP dan juga Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mamuju Muh.Jufri Badau S.KM. M.Kes, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Muhammad Taslim Sukirno serta Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat tersebut untuk menindaklanjuti disposisi Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh terhadap surat dan proposal yang dilayangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab Mamuju) tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 “terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah memenuhi undangan kami, guna membahas permohonan bantuan rehabilitasi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 dari pemkab Mamuju” ucap Kadis Perkim memulai rapat.

Surat yang disertai proposal yang dilayangkan oleh Pemkab Mamuju berisikan Permohonan Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor sebanyak 24 kepala keluarga di Desa Sondoang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang langsung ditindaklanjuti oleh Kadis Perkim karena ini merupakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan alokasi anggarannya sudah ada pada Dinas Perkim Prov. Sulbar tahun 2024.

Dalam rapat Kadis Perkimtan Kabupaten Mamuju menyambut baik karena surat dan proposal yang sudah disampaikan  tersebut ditindaklanjuti dengan cepat “kami Pemkab Kabupaten Mamuju sangat bersyukur karena sudah difasilitasi dan dibukakan ruang untuk bersama – sama berkolaborasi menangani masyarakat yang yang terdampak bencana banjir bandang di desa Sondoang tahun  2022” ujar Jufri Badau dalam rapat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPBD “kami siap mengawal kegiatan ini, dan siap mendampingi jika ingin melakukan survey ke lapangan” sambung Taslim Sukirno.

Membahas Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Pemkab Mamuju, Kadis Perkim Sulbar mengatakan pihaknya akan membentuk TIM Terpadu untuk malakukan verifikasi data faktual di lapangan terhadap 24 Kepala Keluarga yang terdampak bencana tersebut, sehingga nantinya dalam memberikan bantuan benar – benar dapat dirasakan manfaatnya.

Mengakhiri rapat Syahar “ini adalah rapat awal kita, pekan depan kami akan jadwalkan kembali pertemuan selanjutnya dengan mengundang Tim Penggerak PPK Provinsi Sulawesi Barat karena Tim Pengerak PPK akan ikut berkolaborasi dengan kita dalam kegiatan ini” pungkas

Mengingatkan kembali bahwa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 silam pukul 14.00 WITA telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) H, Syaharuddin, SE., M.Si didampingi Sekretaris Dinas (Sekdis) Drs. Amrin dan Tim Bidang Pertanahan  menyambangi Lahan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju yang belum bebaskan sampai saat ini pada Senin, 15 Januari 2024.

Ditemui di lokasi Kadis Perkim mengatakan tujuannya mendatangi lahan Bandara yang belum dibebaskan tersebut untuk menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar segera melakukan percepatan penyelesaian Bandara Tampa padang Mamuju “kami bersama Sekdis dan Tim Bidang Pertanahan hari ini datang untuk melakukan pengecekan kembali batas – batas lahan sesuai Masterplan yang ada pada kami “ ujar Syahar sembari menunjukkan Masterplan di Smartphonenya. Syahar juga menambahkan hal ini penting dilakukan agar ketika Dinas Perkim Menyusun Daftar Nominatif (Dafnom) pembebasan Lahan Bandara untuk terlebih dahulu mendahulukan yang berada di dalam area masterplan tetapi bukan berarti mengesampingkan lahan yang berada di luar masterplan. “bukan kami mengesampingkan lahan yang berada diluar masterplan tetapi kita memaksimalkan penyelesaian pembebasan lahan sesuai anggaran yang ada dan tinggat urgensi  peruntukan pemanfaatan” tegasnya”

Sejalan dengan itu Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa dirinya baru – baru ini sudah melakukan Koordinasi dengan pihak Appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik di Jakarta tepatnya pada tanggal 9 Januari 2024 untuk segera melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian Kerjasama dalam hal tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“setelah seluruh tahapan – tahapan pengadaan tanah selesai, secepatnya kami akan melakukan pembayaran” tutupnya mengakhiri wawancara kami.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) H. Syaharuddin, SE, M.Si menerima kunjungan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 15 Januari 2024.

Kunjungan tersebut merupakan koordinasi awal terkait Kolaborasi yang akan dilakukan Perkim Sulbar dan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Mereka akan berkolaborasi pada kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum di Permukiman dan kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Hadir mendampingi Kadis Perkim pada rapat koordinas tersebut Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan, S.AP, M.AP dan Muhammad Yusuf, ST sebagai penanggungjawab kegiatan bidang permukiman sedangkan dari Tim Penggerak PPK diwakili Ny. Natsir dan dr. Indah.

Kadis Perkim menyampaikan bahwa Dinas Perkim dan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat akan bekerjasama dalam bentuk penyedian air bersih dan pembangunan Bilik Mandi Cuci Kakus (MCK) di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene Serta Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana di Kabupaten Mamuju. Selain bekerjasama dalam membangun hal tersebut Tim Penggerak PKK juga akan mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dilingkungan masyarakat “kami dan Tim Penggerak PKK akan menyediakan Prasarana Sarana Utilitas Umum di permukiman sekaligus akan mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya hidup sehat karena percuma kami menyediakan fasilitas – fasilitas tersebut jika nantinya tidak dipelihara dengan baik” ujar Syahar saat ditemui setelah rapat.

Pada rapat tersebut Tim Penggerak PKK juga menambahkan bahwa pihaknya juga akan menyalurkan sedikit bantuan pada kegiatan tersebut yang kiranya dapat membantu masyarakat dan merasakan manfaatnya.

“semoga rencana kami ini berjalan lancar, mudah – mudahan bulan Maret yang akan datang sudah bisa dilaksanakan” tutup Kadis Perkim mengakhiri wawancara kami.

‘

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) H. Syaharuddin, SE. M.Si melakukan Rapat Internal bersama seluruh ASN Lingkup Dinas Perkim pada Jumat, 12 Januari 2024

“Rapat hari ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyampaian Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilayangkan tanggal 11 Januari 2024” kata Kadis Perkim memulai rapat.

Kadis Perkim menginginkan bahwa apa yang telah disampaikan di dalam surat tersebut wajib juga diterapkan di lingkup Dinas Perkim “surat ini walaupun ditujukan kepada kami eselon II, namun saya juga menginginkan dilakukan juga di kantor kita” sambung Syahar sembari menunjukkan surat di layar. Didalam surat dijelaskan bahwa Pejabat Eseleon II jika ingin melakukan perjalanan dinas wajib memasukkan Surat Tugasnya melalui Aplikasi Srikandi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perjalanan dinas, dan diverifikasi berjenjang mulai dari Sekretaris, Kepala OPD, Kepala Sub Tata Usaha Pimpinan, Kepala Bagian Administrasi Pimpinan dan Asisten. Hal – hal tersebutlah yang diiginkan Kadis Perkim untuk diimplementasikan di lingkup Dinas Perkim, Jika ada ASN baik pejabat maupun staf yang ingin melakukan perjalanan dinas, surat tugasnya wajib diverifikasi Sekretaris atau pejabat yang membidangi tata usaha di Internal Perkim.

Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan perjalan dinas, ASN yang bersangkutan wajib membuat Telaahan Staf yang berisikan tentang seberapa urgen atau penting perjalanan dinas yang akan dilakukan, dan setelah kembali dari perjalanan dinas yang bersangkutan wajib memaparkan hasil perjalanan dinasnya kepada ASN – ASN yang lain. Beliau menegaskan bahwa ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memaksimalkan perjalanan dinas mengingat anggaran perjalanan dinas di tahun 2024 sangat terbatas.

Selain membahas pelaksanaan perjalanan dinas dalam rapat, kadis perkim juga kembali mengingatkan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, untuk para kepala bidang agar segera melakukan percepatan dengan melakukan konsolidasi ke kabupaten terkait kegiatan – kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang perumahan dan Pelaksanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada bidang Permukiman. “kita harus gas ful seperti yang sudah seringkali disampaikan oleh bapak Pj. Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, ibarat kopling persneling sudah masuk gigi 6, 7 dan 8” tutupnya mengakhiri rapat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim) H. Syaharuddin, SE, M.Si menerima Audiensi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) cabang Mamuju terkait Pembebasan Lahan Bandara Tampa Padang pada Senin 8 Januari 2024.

Hadir mendapingi kadis perkim pada audiensi tersebut adalah sekretaris dinas Drs. Amrin, M.Si dan seluruh staf Bidang Pertanahan sedangkan dari Ipmapus hadir Ketua Umum Akbar dan beberapa pengurus Ipmapus lainnya.

Kadis Perkim saat ditemui di ruang kerjanya Selasa, 9 Januari 2024 manyampaikan bahwa Ipmapus melakukan audiensi dengan Perkim karena ingin melakukan pengawasan data pembebasan lahan Bandara Tampa Padang, “ya adik – adik kita dari Ipmapus kemarin melakukan audiensi dengan kami karena ingin meminta data penerima pembebasan lahan Bandara Tampa Padang dari tahun anggaran 2021 sampai tahun 2023” ujarnya. Menurut Akbar Ketua Ipmapus, mengapa pihaknya ingin meminta data lahan tersebut dikarenakan ingin melakukan pengawasan atas laporan beberapa pemilik lahan adanya dugaan oknum atau mafia tanah yang terlibat dalam pembebasan lahan.

Dalam audiensi tersebut kadis perkim sangat menyambut baik keinginan Ipmapus dalam hal melakukan pengawasan, namun untuk hal pengawasan yang dimaksud Dinas Perkim sudah memiliki pendamping dari pemerintah yakni dari Kejaksaan dan Polda “jadi jika ada oknum atau mafia tanah yang didapatkan di lapangan silahkan lapor ke kami, apalagi jika oknum itu diduga adalah staf Perkim jangan segan – segan untuk segera lapor ke kami, namun sampai saat ini saya pastikan khusus staf Perkim tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena saya sebagai penanggungjawab sudah membekali mereka untuk bekerja sesuai prosedur dan jangan sekali – sekali melakukan negosiasi soal pembayaran kepada pemilik lahan” tegas Syahar.

Tak lupa Kadis Perkim juga menambahkan terkait data yang dimita oleh Ipmapus silahkan untuk menyurat ke Dinas Kominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Diakhir Audiensi pada waktu itu Kadis Perkim menawarkan jika adik – adik Ipmapus ingin melihat Peta Masterplan Bandara Tampa Padang pihaknya siap menjadwalkan pertemuan kembali sekaligus akan dijelaskan skala prioritas lahan – lahan mana saja yang sudah wajib untuk dibayarkan atau didahulukan pembayarannya, mengingat anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum sangat terbatas.