Arsip Bulanan: Juli 2023

kabupaten Mamuju Tengah mejadi pilihan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Relawan Tanggap Bencana Bencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 berkolaborasi dengan Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 25 Juli 2023.

Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan, S.AP, M.AP selaku Pelaksana Kegiatan menyampaikan pada Laporannya bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang Standar Teknis dan Rehabilitasi Rumah Provinsi Sulawesi Barat serta menyebarluaskan informasi tentang Standar Teknis dan Rehabilitasi Rumah Provinsi Sulawesi Barat. Peserta yang diundang adalah Dinas Perkim Kabupaten se Sulawesi Barat, BPBD Kabupaten se Sulawesi Barat serta Tim Penggerak PKK Kabupaten se Sulawesi Barat.

Kadis Perkim Prov. Sulbar H. Syaharuddin SE; M.Si pada saat ditemui menyampaikan bahwa Perkim mengundang khusus Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini karena kita tahu bersama bahwa Tim Penggerak PKK memiliki Pilot project yang tertuang dalam 10 Program PKK yaitu “Gagah Bencana” merupakan gerakan PKK dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan untuk membentuk individu keluarga dan masyarakat agar mampu menolong diri sendiri. Gerakan inilah yang sangat cocok diedukasikan kepada masyarakat.

Selain Edukasi yang disampaikan oleh Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat yang dibawakan oleh dr. Indah dan Ny. Faika Bujaeramy Hassan, Kadis Perkim Kab. Mateng DR. Paisal Anwar, S.S., M.A.P. juga berkesempatan memberikan penjelasan tentang Pelayanan Dasar yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pembangunan.

Semoga kegiatan ini dapat memberi pengetahuan dalam mengenali resiko bencana, dapat mengurangi korban bencana dan kerugian bagi diri dan keluarga sendiri serta menularkan ke keluarga lain disekitar kita guna mewujudkan Gerakan Nasional Keluarga Tangguh Bencana sampai ketingkat desa dan Kelurahan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syaharuddin, SE; M.Si menerima kunjungan Ka. Polresta Mamuju di ruang kerjanya pada Senin, 24 Juli 2023.

Tujuan Ka. Polresta yang diwakili oleh Karo Logistik Polresta Mamuju menyambangi Kadis Perkim adalah untuk menanyakan kelanjutan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor  baru Mapolresta Mamuju, mengingat bulan yang lalu tepatnya di bulan Juni 2023 Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  hanya  membebaskan 5.506 M2 sementara lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Kantor tersebut adalah 47.231 M2 sehingga masih sangat dibutuhkan pembebasan seluas 41.725 M2.

Kadis perkim mengatakan bahwa pembebasan lahan pembangunan kantor Mapolresta akan dilakukan secara bertahap dikarenakan anggaran yang ada  sangat terbatas, semoga secepatnya ada penambahan anggaran lagi, apakah di anggaran  perubahan tahun ini atau di anggaran pokok tahun 2024. Dan berharap pembebasan lahan tersebut tidak lewat dari jangka 2 tahun karena jika lewat dari 2 tahun maka akan dilakukan kembali proses penaksiran harga tanah dengan atau tanpa bangunan di atasnya oleh tim Appraisal yang tentunya akan memakan anggaran lebih besar lagi.

Koordinator  Seksi Permukiman  Muhammad Yusuf, ST melakukan koordinasi terkait kegiatan perencanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atas perintah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin H, SE; M.Si di Kabupaten Mamuju Tengah pada Kamis, 20 Juli 2023.

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk anggaran 2024 yang disampaikan Dinas Perkim kabupaten Mamuju Tengah pada saat Musrembang Provinsi bulan April yang lalu benar – benar menyasar kepada masyarakat kurang mampu / miskin yang  secara langsung akan  menekan jumlah stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Kadis Perkim Kabupaten Mamuju Tengah DR. Paisal Anwar S.Ss.MAP saat ditemui di ruang kerjanya  menyampaikan sangat mendukung kegiatan RTLH ini dan sudah sangat di nantikan oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di Kawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk  mendapat perhatian dan penanganan. Beliau juga mengatakan bahwa data yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada saat Musrembang sudah By Name By Address.

Untuk program kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layaj Huni di tahun 2024 mendatang anggaran yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sekitar kurang lebih 5 Miliar yang terfokus pada 3 kabupaten Yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, Majene dan Mamasa yang dibarengi oleh ketersediaan PSU penunjang fungsi permukiman di kawasan kumuh 10 ha sampai dengan  dibawah 15 ha.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Kadis Perkim Prov. Sulbar bahwa program kawasan permukiman kegiatan peningkatan kualitas kawasan 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha Tahun anggaran 2024 akan diprioritaskan pada Prasarana Air Bersih dan Drainase sebagai salah satu syarat Hunian Sehat yang tentunya akan ikut membantu menekan jumlah Stunting dan juga tak lupa penyediaan Prasarana Jalan yang semoga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat  di permukiman sehingga secara langsung akan membantu menekan tingkat Kemiskinan Ekstrim.

Kordinator Seksi Permukiman Bidang Permukiman  Muhammad Yusuf, ST malakukan Koordinasi Teknis Perencanaan Usulan Pembangunan Kualitas Kumuh Peningkatan Kualitas Kumuh kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Tahun Anggaran 2024 atas perintah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin H, SE; M.Si pada Tanggal 13 Juli 2023 di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.

Tujuan dari Koordinasi ini adalah untuk mengsingkronkan usulan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa yang telah disampaikan kepada Dinas Perkim Prov. Sulbar pada bulan April yang lalu.

Muhammad Yusuf ST pada saat menemui Kadis Perkim Majene H. Ahmadia SE; MM dan Kadis Perkim Mamasa Labora Tandipuang menyampaikan bahwa usulan proposal yang disampaikan kepada Dinas Perkim harus dipastikan by name by address agar nantinya dalam verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan data yang disampaikan sudah valid. Penanganan Kumuh  untuk kewenangan Provinsi 10 sampai 15 hektar locus Kabupaten Majene berada di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Banggae dan Pamboang, dan untuk Kabupaten Mamasa ada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu kecamatan Mamasa, Sumarorong dan Messawa.

Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat berharap Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa segera menyiapkan kembali Dokumen pendukung yang belum lengkap pada Usulan Proposal bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut dan memberikan waktu selama 14 hari, dan jika dokumen tersebut sudah lengkap dapat segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat untuk dimasukkan dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.