Sosialisasi dan Promosi KPR FLPP (Subsidi)

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tahun 2019 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Lantai Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa 29 Oktober 2019.

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan , Presiden RI telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah (PSR) yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) penyaluran pembiayaannya dari pemerintah pusat melalui Bank pelaksana kepada masyarakat berpengasilan rendah dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM)  untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit. “Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) demi  kepemilikan rumah yang bisa dibeli melalui kredit dengan suku bunga lebih rendah yang dicanangkan oleh bapak Presiden “. ucap Sekprov Sulbar

Lebih lanjut disampaikan, FLPP merupakan bantuan pemerintah tentu harga rumah dan besar gaji pemohon ada batasannya sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019 adalab sebesar RP 146 juta khusus wilayah sulawesi.

Disebutkan, berdasarkan  angka kebutuhan perumahan nasional penghuni pada tahu 2014 adalah sebanyak 7,6 juta unit sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya sekitar 800 juta

Perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfin Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR konvensional lain dan dalam hal ini PAD Sulawesi Barat juga akan bertambah. “Saya berharap kepada ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki salah satu rumah kredit suku bunga yang rendah ini dimana tidak secara langsung bapak dan ibu akan menunjang bertambahnya PAD Sulbar”. Tutur Alfian Arif

Selain Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pula Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka acara Sosialisasi KPR bersubsidi di Ruang Serbaguna Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 29 Oktober 2019.

disunting dari Kominfo Sulbar

Hari Sumpah Pemuda

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2019. Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat melakukan upacara yang dimana Para Pejabat Eselon II/III/IV dan Staf diwajibkan memakai Baju Adat. Dalam hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Rachmad, SE., M.Si memakai Baju Adat dari Papua dan Staf di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memakai Baju Bodo (Baju adat Sulawesi Selatan)

CLEAN UP-DAY RUMAH SUSUN

Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia dan Kota Dunia yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019 Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di Rumah Susun Kodim 1418 mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Gerakan Clean Up Day Rumah Susun yg dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Satker SNVT Penyediaan Perumahan, Kodim 1418 Mamuju, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, Kotaku, LPPM Unsulbar, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Lomba menggambar dan gotong royong membersihkan Kawasan Rusun Kodim 1418 mamuju.

Dalam sambutan peringatan Hari Habit Dunia tersebut Bapak Kepala Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Barat menekankan bahwa Perumahan merupakan Hak Dasar setiap warga negara, perkembangan kebutuhan perumahan setiap tahunnya semakin besar sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari setiap pihak untuk dapat memenuhinya, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat siap bekerjasama dengan Kodim 1418 Mamuju untuk memfasilitasi kebutuhan akan perumahan bagi TNI Kodim 1418 mamuju, usulan perumahan dalam bentuk proposal diharapakan dapat secepatnya diselesaikan untuk dikirim ke Kementrian PUPR agar segera ditindak lanjuti.

Pertemuan Perdana Ketua DWP Baru Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulbar

Guna mempererat tali silaturahim antar anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai organisasi persatuan istri-istri Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat Rabu 09 Oktober 2019 menggelar acara perkenalan dengan Ketua DWP yang baru sekaligus pembentukan pengurus DWP di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hadir dalam acara Ketua DWP baru Ibu Hj. Hasnah Mahmud Rachmad dan beberapa anggota DWP lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Dharma wanita dan dilanjutkan perkenalan dengan Ketua DWP yang baru. Jadwal dilanjutkan dengan penyampaian dan arahan oleh ketua DWP. Dalam sambutannya, Hj. Hasnah mengharapkan dapat dilaksanakan pertemuan rutin tiap bulan dan juga arisan agar terciptanya silaturahim yang baik antar sesama istri-istri PNS Perkim. (RA)

Bimbingan Tehnik Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Bertempat di Hotel Srikandi, Rabu 24 Juli 2019 yang berlangsung selama 3 hari. Kegiatan Bidang Perumahan dalam rangka melakukan Bimbingan Tehnik Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Yang dihadiri oleh Instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

juga dihadiri oleh Bappeda Kab. Polman, Bappeda Kab. Majene, Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Serta Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. Tenaga Ahli dari Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Provinsi Sulawesi Barat dan Satker SNVT Perumahan Provinsi Sulawesi Barat.

Bimbingan Tehnik RTLH ini juga mengundang tenaga ahli E-RTLH dari Direktorat Rumah Swadaya, ADI SUCIPTO AJI dan YUANA WULAN INTANI, SE sebagai Pemateri Kegiatan Bimbingan Tehnik.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Ir. H. Hamzah S, MMA. membuka kegiatan Bimbingan Tehnik Pendataan RTLH
Bapak Adi Sucipto Aji memberikan materi terkait pendataan RTLH
Ibu Yuana Wulan Intani, SE memberikan materi terkait pendataan RTLH

Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Miskin (MARASA) di Kabupaten Polewali Mandar

Hari senin, tanggal 22 Juli 2019 selama Tiga hari, Tim dari Bidang Perumahan melakukan Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Miskin (MARASA) di Kabupaten Polewali Mandar. Dimana Kunjungan ini untuk mengambil data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Pak Rishayadi, Bu Rahmawati, Pak Nasrul, dan Pak Lutfi disalah satu rumah warga
di Kantor KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Polewali Mandar

Visitasi Kawasan Kumuh Danga dan Kawasan Sekitar Kanal Rimuku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rachmad, SE., M.Si, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Hj. Suriana Z, ST., MM. serta Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kab. Mamuju, Hj. Nasrawati

Hari jumat tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 09.00 pagi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian melakukan Visitasi Kawasan Kumuh terkait Pencegahan, dan Peningkatan Kualitas Kumuh yang terkait 7 indikator kumuh yaitu Aspek Kondisi Bangunan Gedung, Aspek Jalan Lingkungan, Aspek Penyediaan Air Minum, Aspek Drainase Lingkungan, Aspek Pengelolaan Air Limbah, Aspek Pengelolaan Persampahan, dan Aspek Proteksi Kebakaran.

Inspeksi Mendadak (SIDAK) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat

Kamis 19 September 2019, Sekretaris Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah H. Syaharuddin, SE, M.Si beserta Tim melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam Sidak tersebut, tim yang dipimpin oleh  Sekretaris Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang didampingi oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum membahas tentang Surat Keputusan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS (SK PTT).

“ Adapun tujuan kami kesini untuk melihat nama-nama PTT yang ada pada SK Dinas yang akan dijadikan acuan untuk pembuatan SK Gubernur” ucap Syaharuddin.

Selanjutnya, hasil sidak tersebut akan dilaporkan kepada para Asisten, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak Gubernur Sulawesi Barat.