MENGHADIRI PENANAMAN SUKUN, KADIS PERKIM : “SUKUN ITU SANGAT COCOK UNTUK MENU KITA YANG LAGI DIET”

Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin (Kadis Perkim Prov. Sulbar) menghadiri Penanaman Pohon Sukun bersama Penjabat Gubernur  Sulawesi Barat (Pj. Gub Sulbar) Bahtiar Baharuddin di Area Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat dan di Area Lanal Mamuju pada Senin 20 Mei 2024.

Penanaman Pohon Sukun tersebut merupakan salah satu kegiatan Pj. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Sinergi Menanam Sukun untuk Kehidupan dan Perlindungan, beliau mencanangkan penanaman pohon sukun tepat dihari kebangkitan nasional dan merupakan giat pertama beliau di Sulawesi Barat, tak ayal bibit pohon sukun  tersebut langsung beliau bawah dari Sulawesi Selatan tempat beliau menjabat sebelum menginjakkan kaki di Sulawesi Barat.

Ditemui di area penanaman Sukun Kadis Perkim menyampaikan apresiasi sepenuhnya program PJ. Gubernur tersebut.

“saya pribadi sangat mengapresiasi program pak gub ini, apalagi setelah mendengar penjelasan beliau bahwa tanaman sukun adalah tanaman endemik untuk Sulsel dan Sulbar itu berarti tanaman ini cukup langkah” ucap syahar

Kadis Perkim juga mengatakan akan menyerukan program ini kepada masyarakat dan seluruh stafnya.

“setelah ini saya akan menyerukan kepada seluruh staf  agar memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki dengan menanam sukun atau yang lebih kita kenal dengan nama bakara’, kita bisa bayangkan jika suatu hari nanti Sulbar bisa menjadi pengekspor sukun terbesar di dunia, dan setelah saya searching tenyata sukun ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi tetapi rendah kalori jadi sangat cocok untuk menu kita yang lagi diet” kata Syahar.

Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa kita menanam sukun bukan hanya sekedar menanam tetapi mengembalikan ekosistem alam sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.

MENGHADIRI RAPAT FASILITAS AKSES JALAN ZONASI PELABUHAN PENYEBRANGAN MAMUJU, PERKIM PROV. SULBAR SIAP MELAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN JIKA ITU DIPERLUKAN

Kepala  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sekdis Perkim Prov. Sulbar) Amrin untuk mengikuti Rapat terkait  permohonan fasilitas akses jalan implementasi Zonasi Pelabuhan Penyebrangan Mamuju di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditemui setelah mengikuti rapat Jumat, 17 Mei 2024 Sekdis Perkim menyampaikan bahwa rapat yang dihadiri oleh Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat dan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) membahas tentang permohonan fasilitas akses jalan Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju.

“rapat yang kami hadiri tersebut merupakan tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap permohonan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang  meminta Penetapan Zonasi Di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju atau Zonasi dan sterilisasi di area Pelabuhan Ferry dikarenakan selama ini banyak aktifitas yang tidak berhubungan dengan penyebrangan namun memadati area Pelabuhan” ucap Amrin

“dan juga termasuk aktifitas yang dilakukan dari perumahan TNI Angkatan Laut yang memotong jalur di area Pelabuhan Ferry yang akan dibuatkan akses jalur keluar masuk tersendiri jika memungkinkan” tambah Amrin menjelaskan.

Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada rapat  tersebut meminta agar seluruh Stakeholder yang hadir dalam rapat dapat memberikan Solusi sesuai apa yang diharapakan dari PT ASDP.

Untuk  Dinas Perkim Prov. Sulbar dalam rapat menyampaikan bahwa Perkim akan selalu bersedia untuk melakukan Pembebasan Lahan jika nantinya sudah disepakati pembukaan jalur khusus aktifitas ke Pelabuhan penyebrangan Mamuju.

“kami selalu siap melakukan pengadaan tanah dalam hal ini pembebasam lahan jika itu memang diperlukan dan sudah disepakati, namun tentunya harus melewati tahapan – tahapan sesuai aturan, dan jika hal tersebut harus segera dilakukan percepatan maka kami akan mengusulkannya di anggaran perubahan” tutup Amrin

KADIS PERKIM PROV. SULBAR MEWAKILI KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROV. SULBAR MEMBUKA RAPAT PERSIAPAN GTRA TAHUN 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin menghadiri Rapat Persiapan Gusus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sekaligus membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Barat Humaidi, selasa 14 Mei 2024 di Aula Kanwil BPN Prov. Sulbar.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya Kadis Perkim menyampaikan bahwa Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

“Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur peguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan” kata Syahar dalam sambutannya.

Dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh seluruh anggota Gugus Tugas  Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Barat yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor  669 Tahun 2024  juga membahas pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.

Ditemui setelah rapat Kadis Perkim menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan reforma agraria.

“harapan kita agar seluruh anggota GTRA yang sudah hadir dapat mengoptimalkan peran masing – masing guna mendukung penyelengaraan reforma agraria” pungkasnya.

MENGHADIRI RAPIM, KADIS PERKIM : KAMI MASIH DIURUTAN TERTINGGI REALISASI ANGGARAN

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin didampingi Sekretaris Dinas Amrin dan Kepala Bidang Permukiman H. Reski Ridwan menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rapim) tahun 2024 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat Kamis 9 Mei 2024.

Rapim yang digelar tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrlloh bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan realisasi program dan anggaran.

Dalam rapat diminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  memaparkan capaian kinerja masing – masing  hingga 30 April 2024.

Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Prov. Sulbar) yang sampai hari ini masih menduduki urutan pertama realisasi anggaran tertinggi dari 42  OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“di Rapim tadi, tidak banyak yang kami mamaparkan karena Alhamdulillah Dinas kami masih ada diurutan pertama realisasi tertinggi, hanya sedikit permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah, menghadapai pemilik lahan yang melakukan tagihan kepada kami sementara kami tidak merasa bahwa itu adalah hutang” kata Syahar menjelaskan

“untuk kegiatan Penyediaan Prasarana Saran Utilitas (PSU) sejauh ini Alhamdulillah hambatannya tidak ada, kami upayakan di minggu terakhir bulan mei sudah ada beberapa pelaksanaan Fisik yang akan dimulai pengerjaannya dan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana banjir di Sondoang Kalukku Kabupaten Mamuju tahap verifikasinya sudah selesai selanjutnya tahap pengerjaannyapun akan segera dilaksanakan” tambah Kadis Perkim.

Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa dalam arahannya Pj. Geburnur Sulawesi Barat Prof Zudan menyampaikan agar kita senantiasa bekerja dalam suatu sistem, jangan bekerja sendiri.

SETELAH ADA PENETAPN DARI UKPBJ PERKIM PROV. SULBAR AKAN SEGERA MELAKUKAN PENANDATANGANAN SPK DENGAN PENYEDIA

Kepala Dinas perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat (kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Permukiman untuk segera melakukan review Paket Perencanaan jasa Konsultansi Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai salah satu Langkah percepatan penyelesaian kegiatan.

Menindaklanjuti hal PPTK pada Bidang Permukiman  untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamasa Muhammad Yusuf melakukan Review tersebut di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulbar Selasa 7 Mei 2024.

“hari ini kami sudah menemui pejabat pengadaan Barang dan Jasa di Biro Barjas untuk mereview pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan untuk pekerjaan PSU Rabat Beton dan Drainase di Kabupaten Polman serta penyediaan air bersih di Kabupaten Mamasa” Kata Yusuf ditemui setelah melakukan review.

Review paket pekerjaan jasa konsultansi bertujuan untuk menentukan penyedia yang memenuhi syarat dan memberikan penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sesui jadwal pekan depan sudah akan ada penetapan penyedia jasa konsultansi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang akan menjadi dasar  bagi penyedia untuk melaksankan segala yang menjadi kesepakatan untuk menghadirkan produk rencana penyediaan PSU yang sesuai kebutuhan di lokasi rencana kegiatan nantinya.

“setelah ada penetapan dari UKPBJ maka segera akan kami lakukan penandatanganan surat perintah  kerja (SPK) dengan penyedia, dan kami targetkan minggu pertama bulan juni pelaksanaan fisik PSU sudah dapat dilaksanakan” pungkas Yusuf.

PERKIM SULBAR MENGIDENTIFIKASI STATUS KEPEMILIKAN ASET, SEBELUM MELAKUKAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PSU

Dalam rangka tertib tata kelola aset, Kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Prov. Sulbar) H. Syaharuddin memerintahkan kepada Kepala Bidang Permukiman (kabid Perkim ) Reski Ridwan melakukan identifikasi kepemilikan Rabat beton yang sudah rusak berat di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene Sebelum dilakukan pembangunan atau rehabilitasi kembali oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.  

Ditemui diruang kerjanya Jumat 3 Mei 2024 Kadis Perkim menyampaikan bahwa akan ada pembangunan rabat beton di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene tetapi berdasarkan laporan yang ia  terima bahwa dititik lokasi tersebut sudah ada pembangunan rabat beton namun saat ini dalam kondisi rusak berat.

“untuk di Kabupaten Majene tepatnya di desa di lingkungan Salabose dan lingkungan Baruga Kelurahan Panggaliali Kecamatn Banggae Timur Kabupaten Majene akan ada pembangunan rabat beton, namun dititik tersebut sebelumnya sudah ada pembangunan rabat beton yang sekarang kondisinya sudah rusak berat” ucap Syaharuddin menjelaskan

“untuk itu saya sudah memerintahkan kabid permukiman pak Reski Ridwan untuk berkoordinasi ke Kabupaten Majene khususnya yang menangani aset Pemkab Majene apakah rabat beton yang rusak tersebut berstatus sebagai aset pemkab Majene atau bukan, karena dalam aturan kita tidak bisa membangun atau merehabilitasi sebuah prasarana sarana utilitas permukiman jika prasarana tersebut tercatat sebagai aset pemerintah setempat” tambah kadis perkim.

Ditemui ditempat yang berbeda Kepala Bidang Permukiman menyampaikan bahwa untuk didua desa tersebut status kepemilikannya sudah diketahui yaitu ada yang tercatat sebagai aset dan ada yang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene.

“Tanggal 26 April 2024 kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemkab Majene terkait kepemilikan rabat beton yang saat ini dalam kondisi berat yaitu di Salabose dan Baruga dan hasil data yang kami dapatkan bahwa untuk rabat beton di Salabose itu merupakan aset Pemkab Majene namun sudah tidak bernilai ekonomis atau masa pemanfaatannya sudah selesai, jadi kami Dinas Perkim Sulbar sudah dapat melakukan  pembangunan kembali rabat beton tersebut, sedangkan untuk di lingkungan Baruga memang tidak tercatat sebagai aset Pemkab Majene” kata Reski

“untuk itu untuk kami sudah menghimbau agar proses pembangunan tersebut bisa cepat kami menunggu surat keterangan dari Pemkab Majene yang menyatakan bahwa kedua rabat beton yang saat ini kondisinya sudah rusak berat memang tidak tercatat dalam aset Pemkab Majene” Pungkas Kabid Permukiman.

JUMAT BERSIH MENYAMBUT HARI JADI SULBAR KE 19 TAHUN

Bulan Bakti September dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke 19 Tahun yang masih 2 pekan lagi tepatnya di Tanggal 22 September 2023, namum rangkaian kegiatan menyambut hari jadi tersebut sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah Kerja Bakti Jumat Bersih bersama seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai titik pembagian pada Surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bapak Muhammad Idris.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat pada Kerja Bakti Jumat bersih tersebut masuk dalam pembagian TIM 7 dengan beberapa OPD lainnya dengan Locus Pasar Lama Mamuju. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syaharuddin, SE., M.Si menyambut antusias kegiatan ini dengan memerintahkan seluruh ASN dan Non ASN Perkim untuk wajib terjun langsung membersihkan area yang sudah ditentukan dengan masing – masing membawa alat kebersihan.

Tak heran Jumat Pagi Tanggal 8 September 2023 area pasar lama sangat ramai dengan ASN dan Non ASN Pemprov. Sulbar yang bergotong royong membersihkan area pasar sentral sungguh pemandangan yang jarang terjadi. Kadis Perkim menyampaikan bahwa “ini adalah ide yang sangat bagus, memberikan contoh yang baik kepada yang tinggal di area pasar baik itu pedagang maupun masyarakat sekitar tentang pentingnya selalu menjaga kebersihan agar kota kita selalu terlihat KEREN”

KADIS PERKIM PROV. SULBAR MENDAMPINGI PJ. GUBERNUR SULBAR DI GTRA SUMMIT KARIMUM KEPULAUAN RIAU 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin, SE; M.Si mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan pada parlehatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tanggal 29-31 Agustus 2023.

Kegiatan GTRA ini membahas tentang pentingnya kerjasama para pemangku kepentingan, di bidang Reforma Agraria sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dan Melalui forum GTRA ini pemangku kepentingan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga proses reforma agraria dapat terselesaikan serta penyelesaian isu-isu reforma agraria dilakukan melalui sinkronisasi penataan aset dan penataan akses.

PERKIM SULBAR MELAKUKAN AKSI NYATA PENANGANAN 4 + 1 DI KECAMATAN MALUNDA DAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat melakukan Aksi Nyata Perecpatan Penanganan penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi yang disingkat 4 +1 di Kecamatan Malunda dan Ulumanda Kabupaten Majene pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Aksi Nyata ini dilakukan setelah melakukan Rapat Koordinasi Percepatan penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi di Aula Wakil Bupati Majene pada 1 Agustus 2023 yang lalu. Rakor tersebut menghadirkan seluruh Tim Satuan Tugas sesuai SK Gubernur Nomor 296 Tentang Satuan Tugas Penanganan 4+1 khusus wilayah Kecamatan Malunda dan Ulumanda Kabupaten Majene yang dikoordinir oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

Langkah awal Aksi nyata ini, Kadis Perkim mengawalinya dengan mengunjungi 2 desa yaitu Desa Sulai yang ada di Kecamatan Ulumanda dan Desa Bambangan Kecamatan Malunda dengan mengikutsertakan Dharma Wanita Persatuan Unit Perkim sebagai salah satu stakeholder dalam aksi nyata ini. Untuk Desa Sulai, Kadis Perkim dan  rombongan membagikan beras dan telur untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim sedangkan di desa Bambangan membagikan beras dan telur untuk anak – anak  yang tergolong anak – anak Stunting.

Kadis Perkim saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa aksi yang dilakukan di  2 Desa tersebut tidak hanya sampai disitu saja, tetapi akan dilanjutkan dengan mengunjungi desa – desa lain yang ada di Kecamatan Malunda dan Ulumanda secara bertahap. ‘InsyaAllah pekan depan kami akan turun lagi di desa Makatta dan Kabiraan, dan pekan ini kami akan melakukan rapat koordinasi dulu dengan kolega – kolega kami yang sekiranya mereka bisa sedikit membantu dalam aksi kami selanjutnya, itung – itung sebagai ladang amal diakhirat nanti” tambah beliau menutup wawancara kami.

PERKIM SULBAR MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT BERKOLABORASI DENGAN TIM PENGGERAK PKK PROV. SULBAR

kabupaten Mamuju Tengah mejadi pilihan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Relawan Tanggap Bencana Bencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 berkolaborasi dengan Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 25 Juli 2023.

Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan, S.AP, M.AP selaku Pelaksana Kegiatan menyampaikan pada Laporannya bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang Standar Teknis dan Rehabilitasi Rumah Provinsi Sulawesi Barat serta menyebarluaskan informasi tentang Standar Teknis dan Rehabilitasi Rumah Provinsi Sulawesi Barat. Peserta yang diundang adalah Dinas Perkim Kabupaten se Sulawesi Barat, BPBD Kabupaten se Sulawesi Barat serta Tim Penggerak PKK Kabupaten se Sulawesi Barat.

Kadis Perkim Prov. Sulbar H. Syaharuddin SE; M.Si pada saat ditemui menyampaikan bahwa Perkim mengundang khusus Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini karena kita tahu bersama bahwa Tim Penggerak PKK memiliki Pilot project yang tertuang dalam 10 Program PKK yaitu “Gagah Bencana” merupakan gerakan PKK dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan untuk membentuk individu keluarga dan masyarakat agar mampu menolong diri sendiri. Gerakan inilah yang sangat cocok diedukasikan kepada masyarakat.

Selain Edukasi yang disampaikan oleh Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat yang dibawakan oleh dr. Indah dan Ny. Faika Bujaeramy Hassan, Kadis Perkim Kab. Mateng DR. Paisal Anwar, S.S., M.A.P. juga berkesempatan memberikan penjelasan tentang Pelayanan Dasar yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pembangunan.

Semoga kegiatan ini dapat memberi pengetahuan dalam mengenali resiko bencana, dapat mengurangi korban bencana dan kerugian bagi diri dan keluarga sendiri serta menularkan ke keluarga lain disekitar kita guna mewujudkan Gerakan Nasional Keluarga Tangguh Bencana sampai ketingkat desa dan Kelurahan.