Terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini Bidang Kawasan Permukiman melakukan pendampingan kunjungan kerja kegiatan PSU yang tersebar di 5 kabupaten. Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 19 sampai 22 Januari 2020. Adapun tim yang mendampingi kunjungan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut terbagi lima sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Pada hari rabu, 8 Januari 2020, Pelatihan aplikasi Si Maya yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Berlangsung di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Pelatihan ini dihadiri langsung Kepala Dinas “Rachmad, SE., M.Si” dan pejabat-pejabat eselon III/IV serta staf-staf TU yang terkait.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tahun 2019 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Lantai Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa 29 Oktober 2019.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan , Presiden RI telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah (PSR) yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) penyaluran pembiayaannya dari pemerintah pusat melalui Bank pelaksana kepada masyarakat berpengasilan rendah dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit. “Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) demi kepemilikan rumah yang bisa dibeli melalui kredit dengan suku bunga lebih rendah yang dicanangkan oleh bapak Presiden “. ucap Sekprov Sulbar
Lebih lanjut disampaikan, FLPP merupakan bantuan pemerintah tentu harga rumah dan besar gaji pemohon ada batasannya sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019 adalab sebesar RP 146 juta khusus wilayah sulawesi.
Disebutkan, berdasarkan angka kebutuhan perumahan nasional penghuni pada tahu 2014 adalah sebanyak 7,6 juta unit sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya sekitar 800 juta
Perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfin Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR konvensional lain dan dalam hal ini PAD Sulawesi Barat juga akan bertambah. “Saya berharap kepada ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki salah satu rumah kredit suku bunga yang rendah ini dimana tidak secara langsung bapak dan ibu akan menunjang bertambahnya PAD Sulbar”. Tutur Alfian Arif
Selain Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pula Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka acara Sosialisasi KPR bersubsidi di Ruang Serbaguna Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 29 Oktober 2019.
disunting dari Kominfo Sulbar
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2019. Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat melakukan upacara yang dimana Para Pejabat Eselon II/III/IV dan Staf diwajibkan memakai Baju Adat. Dalam hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Rachmad, SE., M.Si memakai Baju Adat dari Papua dan Staf di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memakai Baju Bodo (Baju adat Sulawesi Selatan)
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rachmad, SE., M.Si bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat DR. Muhammad Idris, M.Si
Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia dan Kota Dunia yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019 Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di Rumah Susun Kodim 1418 mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Gerakan Clean Up Day Rumah Susun yg dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Satker SNVT Penyediaan Perumahan, Kodim 1418 Mamuju, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, Kotaku, LPPM Unsulbar, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Lomba menggambar dan gotong royong membersihkan Kawasan Rusun Kodim 1418 mamuju.
Dalam sambutan peringatan Hari Habit Dunia tersebut Bapak Kepala Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Barat menekankan bahwa Perumahan merupakan Hak Dasar setiap warga negara, perkembangan kebutuhan perumahan setiap tahunnya semakin besar sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari setiap pihak untuk dapat memenuhinya, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat siap bekerjasama dengan Kodim 1418 Mamuju untuk memfasilitasi kebutuhan akan perumahan bagi TNI Kodim 1418 mamuju, usulan perumahan dalam bentuk proposal diharapakan dapat secepatnya diselesaikan untuk dikirim ke Kementrian PUPR agar segera ditindak lanjuti.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Rachmad, SE., M.Si memberikan sambutan Clean – UP Day Rumah Susun.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Satuan Kerja SNVT Perumahan
Guna mempererat tali silaturahim antar anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai organisasi persatuan istri-istri Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat Rabu 09 Oktober 2019 menggelar acara perkenalan dengan Ketua DWP yang baru sekaligus pembentukan pengurus DWP di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hadir dalam acara Ketua DWP baru Ibu Hj. Hasnah Mahmud Rachmad dan beberapa anggota DWP lainnya.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Dharma wanita dan dilanjutkan perkenalan dengan Ketua DWP yang baru. Jadwal dilanjutkan dengan penyampaian dan arahan oleh ketua DWP. Dalam sambutannya, Hj. Hasnah mengharapkan dapat dilaksanakan pertemuan rutin tiap bulan dan juga arisan agar terciptanya silaturahim yang baik antar sesama istri-istri PNS Perkim. (RA)
Hj. Hasnah Mahmud Rachmad, ketua DWP Perkim baru
Kasubag Umum Kepegawaian Sri Yanti, SH bersama Ketua DWP Perkim
Senin, 29 Juli 2019. Tim dari Bidang Perumahan melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Kegiatan Pendataan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Majene.
Bertempat di Hotel Srikandi, Rabu 24 Juli 2019 yang berlangsung selama 3 hari. Kegiatan Bidang Perumahan dalam rangka melakukan Bimbingan Tehnik Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Yang dihadiri oleh Instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
juga dihadiri oleh Bappeda Kab. Polman, Bappeda Kab. Majene, Bappeda Kab. Mamuju Tengah, Serta Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. Tenaga Ahli dari Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Provinsi Sulawesi Barat dan Satker SNVT Perumahan Provinsi Sulawesi Barat.
Bimbingan Tehnik RTLH ini juga mengundang tenaga ahli E-RTLH dari Direktorat Rumah Swadaya, ADI SUCIPTO AJI dan YUANA WULAN INTANI, SE sebagai Pemateri Kegiatan Bimbingan Tehnik.
