Kamis, 4 Januari 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim) melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Internal sebagai lahkah awal sebelum melakukan aksi nyata untuk melayani masyarakat. Hadir dalam penandatanganan tersebut adalah Kadis Perkim H. Syaharuddin, SE, M.Si, Sekretaris Perkim Drs. Amrin, M,Si, Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan, S.AP, M.AP, Kepala Bidang Permukiman Rahmad Barawaja. K. SE, MM, para pejabat Pengawas, Fungsional dan seluruh staf pelaksana lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam Penandatanganan Pakta Integritas Kadis Perkim menyampaikan bahwa “penandatanganan yang kita lakukan hari ini adalah menindaklanjuti arahan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, untuk senantiasa menyamakan frekuensi antara kepala dinas dan bawahan sebelum melayani masyarakat” ujar beliau. Kadis Perkim juga menambahkan bahwa Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut adalah sebuah komitmen untuk membantu kepala dinas dalam menyelesaikan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, membantu pemerintah dalam menuntaskan 4 + 1, melaksanakan 8 (delapan) program prioritas Provinsi Sulawesi Barat serta hal – hal lain yang akan membuat Sulawesi Barat lebih baik lagi.

Sebelumnya Kadis Perkim juga sudah melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh Pejabat Tinggi Pratama yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat di awal tahun tepatnya di 2 januari 2024.

Diakhir Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, tak lupa kadis perkim berpesan kepada seluruh pejabat dan staf lingkup Dinas Perkim untuk senantiasa membangun kerjasama yang baik dalam melayani masyarakat dan senantiasa mengingat pesan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan yang sudah seringkali beliau sampaikan disetiap kesempatan yaitu “buatlah masyarakat bahagia” tutupnya

Selasa, 2 Januari 2024 merupakan hari pertama memulai aktifitas setelah libur menyambut tahun baru. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim) mengawalinya dengan mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama melalui virtual. Apel dan Doa bersama dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim H. Syaharuddin, SE, M.Si, para pejabat dan seluruh Staf Lingkup Dinas Perkim.

Setelah Apel dan Doa Bersama dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2024. Dalam rapat Kadis Perkim menyampaikan kepada seluruh pejabat dan staf untuk kembali mengoreksi capaian – capaian tahun 2023 yang dianggap kurang untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2024. “saya berharap di tahun 2024 ini kita dapat membangun kerjasama yang baik untuk mencapai hasil yang lebih baik” ujarnya.

Tak Kalah penting dihari pertama januari Kadis Perkim juga melakukan Rapat Internal khusus Bidang Pertanahan untuk membahas percepatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Bandara Tampa padang menjadi topik utama pada rapat tersebut sebagai tindaklanjut arahan bapak Gubernur Sulawesi Barat untuk segera menyelesaikan hutang kepada masyarakat yang tanahnya belum dilunasi mulai tahun 2017 sampai saat ini. Olehnya itu Kadis Perkim menyampaikan kepada seluruh staf bidang pertanahan untuk bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang belum selesai dilakukan khususnya tahapan penilaian tanah.

Selain Bandara Tampa Padang ada juga Arteri, BLK, Sport Center Ulumanda, Rumah Sakit Jiwa, Mapolresta, Lapas dan Pekuburan Petoosang di Kabupaten Polman yang akan diselesaikan pembayarannya. Kadis Perkim optimis Pembayaran tanah tersebut akan terselesaikan selama anggarannya disiapkan oleh Pemerintah.

Selasa, 2 Januari 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengawalinya dengan malakukan Penandatanganan Pakta Integritas untuk Sekretaris Daerah, para Asiten, Staf Ahli dan Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di hadapan PJ. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) H. Syaharuddin, SE., M.Si juga turut hadir dalam penandatangan tersebut yang diadakan di Graha Sandeq kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Sebelum Penandatanganan dilakukan Pj. Gubernur memberikan arahan tentang hal – hal yang wajib dilakukan setelah penandatanganan Pakta Integritas. “Penandatanganan ini untuk mengawali pekerjaan besar kita selama 365 hari” kata Prof Zudan dalam arahannya. Beliau menyampaikan agar seluruh Pejabat Tinggi Pratama dapat mengurus atau melayani masyarakat, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik – baiknya, melakukan koordinasi dengan Kabupaten terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta selalu menyamakan frekuensi antara kepala OPD dan stafnya.

Ditemui setelah penandatanganan Pakta Integritas Kadis Perkim menyampaikan segera akan menindaklanjuti arahan bapak Gubernur untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas Internal Perkim, sebelum melakukan aksi nyata dalam melayani masyarakat. Kadis Perkim Optimis akan menyelesaikan target kinerja, target realisasi dan membantu pemerintah menuntaskan program 4 + 1, responsif terhadap pengaduan masyarakat serta hal – hal lain yang akan membuat sulawesi Barat lebih baik.

Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat untuk menertibkan seluruh dokumen Aset Pemerintah Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa Muhammad Ridwan, S.ST terkait percepatan penyelesaian persertifikatan terhadap aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ada di wilayah Mamasa  “kami sudah melakukan koordinasi terkait aset Pemerintah Provinsi Sulawesi barat khususnya di wilayah Mamasa sekaligus sudah mendaftarkan untuk segera diterbitkan sertifikatnya” ujar kadis Perkim saat ditemui diruang kerjanya pada Jumat 22 Desember 2023.

Kepala Dinas Perkim menjelaskan bahwa pendaftaran penerbitan sertifikat tanah aset Pemprov Sulbar untuk wilayah mamasa sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu namun untuk menerbitkan suatu sertifikat memang butuh proses dan untuk sampai saat ini seluruhnya sudah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak Pertanahan Mamasa guna mencocokkan dengan dokumen yang lama atau sertifikat pemilik sebelumnya, pengukuran kembali tersebut adalah salah satu syarat utama penerbitan sertifikat, selain pengukuran penandatanganan dokumen pelepasan hak oleh semua pemilik lahan sebelumnya juga sudah dilakukan.

Untuk Wilayah Mamasa ada 12 Aset milik Pemprov Sulbar yang telah didaftarkan untuk penerbitan sertifikatnya yaitu Mes Sulbar yang ada di Aralle, Pasar Aralle, Puskesmas Aralle, Perumahan Dokter Aralle, Kantor UPCDK Dishut, SMA Negeri 1 Rante Bulahan Timur, SMKN 1 Buntu Malangka, SMKN 1 Tandukalua, SMKN Pariwisata, UPTD Samsat, SLB Negeri Baitang  dan Balai Benih Ikan Air Tawar yang kesemuanya akan terbit diawal Januari 2024.

Saat ditemui Kadis Perkim juga menambahkan bahwa dalam urusan wajib Pertanahan khususnya Persertifikatan Aset, selain Mamasa Perkim juga akan segera mendaftarkan pembuatan Sertifikat aset Pemprov yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu SMK Negeri 1 Tapango, SMK Negeri Tinambung, Buttu Cipping yang saat ini sudah sampai pada tahap pemasangan Patok sedangkan untuk yang ada di Silopo sudah didaftarkan diawal bulan Desember 2023 ini. “Dan yang tak kalah penting adalah Persertifikatan Kompleks Kantor Gubernur, kami telah melakukan Permohonan untuk dilakukan Pengukuran Kembali karena adanya tumpang tindih antara lahan perkantoran dan lahan masyarakat, sehingga kami mengambil langkah untuk dilakukan pengukuran ulang sesuai arahan bapak Gubernur dan bapak Sekrtaris Daerah” ujar beliau mengakhiri perbincangan kami.

Selasa, 19 Desember 2023 telah dilaksanakan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Hadir pada acara tersebut Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Bupati Majene, beberapa Kepala OPD Provinsi Sulawesi Barat, Aparat Pemerintah Kabupaten Majene dan Tokoh Masyarakat. Rumah sebanyak 24 unit telah selesai dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Syaharuddin, SE; M.Si dalam laporannya pada acara serah terima tersebut.

Rumah sebanyak 24 Unit tersebut diserahkan langsung oleh PJ. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada Pemerintah Kabupaten Majene. Dalam sambutannya Prof. Zudan mengatakan “kegiatan hari ini adalah bagian dari amanah bapak Presiden, bahwa kita harus terus memberikan pelayanan meskipun sudah dipenghujung tahun, buat masyarakat senang dan bahagia sampai ditingkat desa” ujar beliau. Penyerahan 24 Unit rumah yang dilengakapi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang keluarga diterima langsung oleh Wakil Bupati Majene Aris Munandar, dan tak lupa beliau sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas adanya bantuan rumah bagi warga masyarakat yang terdampak bencana dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi yang sangat luarbiasa.

Sebelumnya Kepala Dinas Perkim yang didampingi oleh Kepala Bidang Perumahan H. Reski Ridwan telah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada 15 Januari 2021 silam, dimana pembangunan fisik rumah sudah dimulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) berupa Rabat Beton, Talud, Penyediaan Air Bersih dan Instalasi Listrik.

Selain Penyerahan Kunci Rumah secara simbolis pada kegiatan tersebut, PJ. Gubernur Sulawesi Barat atas nama pribadi juga memberikan bantuan Beras dan alat olahraga berupa Bola Kaki, Bola Voli dan Net bagi masyarakat Ulumanda.

Prof Zudan berharap dengan adanya bantuan rumah ini, masyarakat bisa menerimanya dengan senang, merawatnya dengan baik dan semoga bantuan untuk masyarakat tidak sampai disini saja tetapi akan berlanjut terus menerus demi kesejahteraan masyarakat untuk Sulawesi Barat yang lebih baik.

Minggu 17 Desember 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim) kembali melakukan aksi nyata dalam penanganan 4 + 1 di Desa Lombong Timur Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim  H. Syaharuddin, SE.,M.Si saat ditemui di Balai desa Lombong Timur  “ya hari ini kami kembali melaksanakan salah satu program pemerintah yaitu penanganan 4 + 1 terkhusus pada penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim.

Kadis Perkim juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut kembali berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Unit Perkim, “hari ini kami datang di Desa Lombong Timur bersama rombongan DWP unit Perkim dengan membawa sedikit bantuan sebanyak 82 paket  yaitu 32 paket untuk anak Stunting dan 50 paket untuk saudara – saudara kita yang terdata dalam Kemiskinan Ekstrim, paket ini berupa Beras, Telur, Susu, Biscuit, Mie Instan dan Gula Pasir yang kesemuanya kami kumpulkan dari sumbangan keikhlasan hati dari ASN dan Non ASN Perkim serta para donatur” tambahnya. Tak lupa beliau juga menyampaikan bahwa dinas Perkim sebelum melakukan kegiatan ini terlebih dahulu sudah berkoordinasi terkait data anak Stunting dan Kemiskinan Ekstrim pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagai Dinas yang bertanggungjawab terhadap kedua hal tersebut untuk mengetahui berapa banyak warga yang terdampak yang wajib diintervensi.

Sebelum melakukan kunjungannya, Kadis Perkim meyampaikan kepada kepala desa Lombong Timur Tasdir. S.IP untuk  terlebih dahulu mengumpulkan para warga di Balai Desa guna mendengarkan sedikit Sosialisasi Pencegahan Anak Stunting yang disampaikan oleh ibu Ketua DWP Unit Perkim Ny. Hj. Nurhidayah Syaharuddin. “Alhamdulillah hari ini kami DWP Perkim sangat senang bisa diajak berkolaborasi dalam penanganan 4 + 1 dan juga warga desa Lombong Timur yang sangat antusias menerima kami” ujar ibu ketua DWP Perkim dalam sambutannya.

Setelah dari Balai Desa, rombongan bertolak ke rumah – rumah warga dengan didampingi Bidan Desa untuk bersilaturahim dan memberikan sedikit bantuan serta tak lupa Kadis  Perkim menempelkan Stiker 4 + 1 pada rumah warga sebagai bukti kunjungan Dinas Perkim.

Kadis Perkim mengatakan bahwa aksi nyata ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawasi Barat dalam menangani Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi atau 4 + 1, dan berharap warga masyarakat dapat segera keluar dari permasalahan tersebut untuk Sulawesi Barat yang lebih baik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan MC.100% Kegiatan Prasarana Sarana Utilitas di 15 Titik Wilayah Kabupaten Majene. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat H. Syaharuddin, SE., M.Si pada Jumat, 3 November 2023. “ada 15 Paket Pekerjaan kami sudah MC. 100% untuk wilayah Kabupaten Majene ” kata beliau.

15 Paket Pekerjaan tersebut terdiri dari 3 Paket Rabat Beton dan Bangunan Pelengkapnya di Desa Tubo, Banggae, dan Betteng Pamboang dan 7 Paket Pekerjaan Air Bersih (dengan Bangunan Penunjangnya) di Desa Rangas Banggae, Baru, Onang, Tande, banggae, Bukit Samang, Bababulo Utara serta 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Bangunan Pelengkapnya di Desa Banggae, Manyamba, Talluabanua, Sendana dan Ulidang yang kesemuanya berada di Kabupaten Majene.

Kadis Perkim juga menjelaskan bahwa dalam pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga menyerap pekerja lokal, dalam setiap item pekerjaan memberdayakan sekitar 10 sampai 15 orang pekerja lokal, yang sudah tentu dapat membantu penghasilan mereka. “jadi jika 15 paket pekerjaan itu artinya kurang lebih 150 lebih tenaga kerja lokal kami pekerjakan” tambah Kadis Perkim

MC.100 dilakukan atas surat permohonan Penyedia untuk dilakukan penilaian hasil pekerjaan 100 % oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang didampingi oleh para Direksi, untuk selanjutnya dibuatkan Laporan hasil pekerjaan untuk setiap uraian pekerjaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Kadis Perkim didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gunadi, ST menambahkan “untuk wilayah Kabupaten Majene ada 27 Paket Pekerjaan yang akan diselesaikan dan untuk sampai akhir Oktober ini sudah 15 paket terselesaikan, selebihnya kami target minggu kedua November semuanya akan selesaikan.

Untuk Paket Pekerjaan yang sudah kami MC. 100% sudah bisa digunakan oleh masyarakat namun tetap akan diawasi oleh Penyedia sampai batas pemeliharaannya selesai sesuai yang tertera dalam Kontrak.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria atas undangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Oktober 2023 di Jakarta yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Drs. H. Amrin, M.Si

Sekretaris Dinas Perkim menyampaikan Rapat kerja Nasional Reforma Agraria tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Ir. Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn.) Dr. Hadi Tjahjanto Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Alue Dohong dan lebih dari 800 peserta yang hadir secara daring dan luring  yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan se-Indonesia.

Reforma Agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pengawasan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup, Untuk mencapai terciptanya tujuan tersebut maka Pemerintah menetapkaan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, sejalan dengan itu Presiden memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan.

Pada Rakernas tersebut disampaikan bahwa bagi daerah yang kapasitas fiskalnya sangat kurang dapat diberikan Dana Alokasi Khusus untuk menyelesaiakan Reforma Agraria apabila program tersebut tercantum dalam RPJMD “hal ini mungkin dapat menjadi perhatian kita di Sulawesi Barat agar kita dapat segera menyelesaikan urusan Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum yang terkendala di Anggaran yang terbatas” Kata Sekdis Perkim. Tak lupa Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria dan berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah dapat terus.

Sabtu, 14 Oktober 2023 Pj. Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh, disela kesibukan beliau menyempatkan meninjau Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Gempa Bumi tahun 2021 silam di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Hadir mendampingi beliau pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Asisten III bidang Administrasi Umum, Ketua Tim Penggerak PKK Prov.Sulbar, Ketua DWP Prov.Sulbar dan tentunya Kadis Perkim Prov. Sulbar H. Syaharuddin selaku yang memilki peran penting dalam pembangunan rumah tersebut.

Prof. Zudan melakukan peninjaun ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan Perkim yang sudah membangun 24 Unit rumah beserta fasilitasnya sebelum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Majene. “ Alhamdulillah sudah rampung 90 persen, semoga November nanti sudah bisa diserahkan” tanggapan beliau.

Sebelumnya Kadis Perkim H. Syaharuddin yang didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. Reski Ridwan menjelaskan bahwa 24 Unit Rumah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yaitu Rabat Beton, Drainase, Air Bersih, talud dan Listrik serta tak lupa ditambahkan penerangan lampu taman disetiap rumah yang akan menambah suasana indah bila nanti sudah rampung 100 persen.

Pj. Gubernur dan rombongan sebelum meninggalkan lokasi perumahan berpesan agar rumah dan fasilitas yang sudah ada dijaga dengan baik, listriknya segera menyala dan semoga 10 November 2023 mendatang sudah bisa diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Majene.